DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengajak masyarakat agar mendorong penguatan pencegahan dini terhadap migrasi ilegal, terutama dari sektor pemerintahan yang dimulai dari desa dan dusun.
Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya mengatakan, pemulangan 75 pekerja migran asal Babel yang terjerat kasus judi online dan penipuan daring di luar negeri, menjadi pelajaran penting bahwa perlindungan terhadap warga tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi, tetapi dimulai dari unit terkecil di masyarakat.
Pencegahan harus dimulai dari desa dan dusun. Mereka yang pertama mengetahui warganya hendak berangkat ke luar negeri, diharapkan bisa mencegahnya meski saat ini keterbatasan lapangan kerja dan lemahnya pembekalan keterampilan menjadi pemicu utama warga mencari jalan pintas bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi.
“DPRD akan mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) melalui perubahan anggaran daerah agar bisa hidup kembali. Kemarin sempat disetop, padahal ini penting untuk menyiapkan SDM agar siap bekerja di dalam atau luar negeri secara legal dan layak,” katanya di Pangkalpinang, Rabu (9/7).
Menurutnya saat insiden ini terjadi, Babel belum memiliki gubernur definitif dan masih dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur sehingga situasi itu DPRD bergerak cepat atas dasar kemanusiaan.
“APBD kita tidak ada anggaran khusus untuk pemulangan sehingga saya sempat menggunakan dana partai Rp 95 juta agar mereka bisa segera pulang, syukur dana tersebut sudah diganti,” ujarnya.
Dan saat ini masih ada 35 warga asal Babel yang belum dapat dipulangkan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak khususnya aparatur desa tidak tinggal diam.
“Buat sistem deteksi awal, libatkan tokoh masyarakat, RT, RW, agar warga tidak terjebak bujuk rayu kerja cepat di luar negeri. Pencegahan paling efektif justru dimulai dari kampung sendiri,” tutup Didit.
