Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong Pemerintah Provinsi Babel untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menyusul diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya atas Laporan Keuangan Pemprov Babel tahun 2024.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (30/6/2025).
Pimpinan DPRD Babel dalam rapat tersebut mengapresiasi capaian opini WTP yang kembali diraih Pemprov Babel. Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa penghargaan itu tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah terhadap berbagai catatan dan temuan yang masih harus dibenahi.
“Kita bangga atas capaian WTP ini, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah benar-benar menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Jangan sampai hanya bagus di atas kertas, tapi implementasinya lemah,” ujar Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusja.
DPRD juga meminta agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sinergi antar lembaga disebut menjadi kunci dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami akan terus mengawal setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Ini bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tapi juga legislatif sebagai mitra kerja dalam pengawasan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Babel, Hidayat Arsani dalam sambutannya menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK bersama OPD terkait. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan BPK atas kerja sama dan masukan yang konstruktif selama ini.
Dari pihak BPK, Dirjen PKN V BPK RI, Widhi Widayat, mengingatkan agar Pemprov segera menindaklanjuti rekomendasi maksimal 60 hari setelah LHP diterima, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya daerah dilakukan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
