DPRD Bangka Gelar RDP dengan Masyarakat Sri Pemandang Terkait Penutupan Akses Jalan Oleh P2KTPS

Kasmirudin
DPRD Bangka Gelar RDP dengan Masyarakat Sri Pemandang Terkait Penutupan Akses Jalan Oleh P2KTPS
Komisi I DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atas permasalahan penutupan akses jalan umum di Jalan Family RT 09 lingkungan Sri Pemandang, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, di Gedung DPRD Kabupaten Bangka, Senin (25/1/2021). (Foto: Ibnu Wasisto)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- Komisi I DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atas permasalahan penutupan akses jalan umum di Jalan Family RT 09 lingkungan Sri Pemandang, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, di Gedung DPRD Kabupaten Bangka, Senin (25/1/2021).

Warga mengatakan, bahwa kedatangan mereka ke Kantor DPRD Kabupaten Bangka untuk meminta solusi atas penutupan akses jalan umum oleh pihak Perhimpunan Pengurus Kematian dan Perkuburan Songliang (P2KTPS). Permasalahan ini sudah ada sejak tahun 1975.

"Kami memohon pembongkaran pagar panel beton yang menutupi akses jalan umum masyarakat dan meminta tidak ada lagi penambahan aktivitas penguburan di lahan yang terletak di Jalan Family RT 09 lingkungan Sri Pemandang," kata salah satu warga, Bowo Kriswanto.

Bersama dengan warga Sri Menanti dan sekitarnya, mereka menyatakan 5 sikap tegas di antaranya, pertama mendukung dan setuju surat Bupati Bangka Nomor 180/469.1/III/2020 tanggal 3 Desember 2020. Kedua meminta kepada Pemkab Bangka untuk menginstruksikan pihak P2KTPS membongkar atau menugaskan Satpol PP membongkar paksa pagar panel beton yang menutup akses jalan umum.

Ketiga, meminta pihak Pemkab Bangka segera menyiapkan lahan perkuburan baru dan pihak P2KTPS tidak melakukan pemakaman baru di lahan tersebut. Keempat, meminta kepada semua pihak untuk mentaati surat sekda Bangka nomor 600/2265/DPUPR/TR/2020 tanggal 28 April 2020 perihal advice planing. Dan kelima meminta pimpinan dan para anggota DPRD Bangka beserta pihak terkait agar membantu menuntaskan terkait hal tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi I, Herman Susilo menyampaikan untuk langkah awal akan datang ke lokasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian pihaknya nanti juga akan mengundang P2KTPS untuk menanyakan alasan pemagaran itu.

Selain itu akan ditempuh langkah mediasi agar mendapat langkah-langkah yang bagus, kemudian pertimbangan selanjutnya dengan melihat beberapa surat yang ada. Dengan begitu nantinya dapat mengambil keputusan dengan adil tanpa membela ke pihak manapun.

"Dengan melihat perkembangan daerah itu yang luar biasa sampai dengan hari ini dengan penduduk yang sudah semakin banyak, maka dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan  yang lebih bagus. Bahwa langkah yang akan di ambil oleh komisi I adalah dengan mediasi dengan melibatkan seluruh elemen terkait," terangnya.

Ia mengharapkan, agar semuanya dapat membawa dan menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin dan mengikuti aturan yang berlaku. Ditegaskan jika Komisi I DPRD Kabupaten Bangka akan terus mengawal masalah ini sampai selesai.

"Jika permasalahan ini sudah dibawa dan dilimpahkan ke dewan, maka DPRD harus turun tangan sampai selesai. Karena kalau tidak ditanggapi maka akan menimbulkan citra buruk bagi DPRD di mata masyarakat. Kami akan menyelesaikan masalah ini sekuat dan semaksimalnya, jika nantinya tidak ada titik temu maka kita akan konsultasi ke tingkat atas lagi," tutupnya.

Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri oleh Camat Sungailiat, Lurah Sri Menanti, Asisten I, Kasatpol-PP, Babinsa, pihak kepolisian, masyarakat, anggota komisi I, perwakilan MUI Bangka, masyarakat Sri Menanti dan tamu undangan lainnya. (BBR)


Penulis : Ibnu Wasisto

Editor   : Kasmir