DPRD Bangka Selatan Desak Investor Tambak Udang Percepat Urus Perizinan

Irwan
DPRD Bangka Selatan Desak Investor Tambak Udang Percepat Urus Perizinan

TOBOALI, BABELREVIEW.CO.ID -- Komisi III DPRD Bangka Selatan (Basel) mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung guna mencari informasi tentang investasi tambak udang di Bangka Selatan, terkait dengan data perizinan dan data dokumen UPL/UKL serta Amdal.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Basel dihadiri oleh Samsir, Syafri dan Rusdiono, serta didampingi notulen Komisi Nova Utama. Sementara itu, dari DLH Babel dipimpin oleh Sekretaris DLH Babel beserta Staf.

"Dari kunjungan ini diketahui bahwa sudah ada 29 investor Tambak Udang yang telah membuka usahanya di wilayah Bangka Selatan dan 13 perusahaan tambak udang yang belum ada sama sekali berkoordinasi dengan dinas terkait di provinsi," kata Samsir.

Menurutnya, sepuluh perusahaan sudah mengajukan ijin ke provinsi dan belum keluar UKL-UPL atau AMDAL dan hanya enam perusahaan yang sudah memiliki izin dan sudah ada UPL-UKL atau AMDALnya.

"Kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal ini mengeluarkan advice plan dan izin prinsip, sementara untuk DLH Babel mengeluarkan izin IPAL dan izin lingkungan," ujarnya.

Dikatakannya, kewenangan provinsi juga khusus jika tambak yang airnya dibuang ke laut, sementara jika air yang dibuang ke darat merupakan wewenang kabupaten.

"Dalam waktu dekat kita akan jadwalkan untuk rapat kerja dan memanggil dinas terkait tentang status 13 perusahaan tambak udang di Bangka Selatan yang belum berkoordinasi dan belum berizin," katanya.

Selain itu, sambungnya pihaknya menghimbau kepada investor tambak udang agar secepatnya melengkapi dokumen seperti advice plan, izin prinsip, Ipal dan izin lingkungan.

"Hal ini dilakukan agar dalam melakukan usaha menjadi stabil dan kondusif. Kami semua sangat welcome terhadap investasi namun ikutilah aturan yang ada sebagaimana sudah diatur dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan no 28/men/2004 tentang pedoman umum budidaya udang tambak dan PP No 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan Hidup," katanya.

Terakhir ia mengatakan, dalam membangun daerah memang harus ada sinergisitas dari tiga elemen, yakni civil society, private sector dan pemerintah. Kalau tidak ada senergi ketiganya maka tidak terjadi proses pembangunan infrastruktur yang cepat. (BBR)

Laporan: Andre

Editor: Irwan