BANGKA TENGAH — DPRD Kabupaten Bangka Tengah memberikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (30/04/2026).
Meski mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang mencapai 98,26 persen atau sebesar Rp884,17 miliar, DPRD menilai masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian serius demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Salah satu sorotan utama DPRD ialah tingginya rasio belanja pegawai yang mencapai 48 persen. Legislatif mendorong Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah segera mengambil langkah konkret agar rasio tersebut dapat ditekan hingga maksimal 30 persen pada tahun 2027 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD, serta mempercepat penanganan infrastruktur jalan dan jaringan internet di wilayah blank spot.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan DPRD.
“Kami sangat menghargai poin-poin yang disampaikan DPRD. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat evaluasi bersama seluruh kepala OPD dan camat untuk memetakan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti maupun yang dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti efektivitas anggaran publikasi daerah. Menurut Algafry, pemerintah daerah terbuka terhadap masukan terkait efisiensi anggaran dan akan melakukan evaluasi bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfosta).
Selain rekomendasi terkait efisiensi fiskal, DPRD turut menekankan pentingnya percepatan penyelesaian legalitas aset tanah daerah yang bersinggungan dengan wilayah izin pertambangan.
Di sektor infrastruktur, DPRD mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengusulkan anggaran sebesar Rp120 miliar ke Kementerian PUPR untuk perbaikan jalan strategis Tanjung Pura–Sungaiselan.
Rapat Paripurna ditutup dengan penegasan DPRD bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat Bangka Tengah.
