DPRD Basel Apresiasi Langkah Eksekutif Terkait Efesiensi Honorer

Kasmirudin
DPRD Basel Apresiasi Langkah Eksekutif Terkait Efesiensi Honorer
Samsir, ST

TOBOALI, BABELREVIEW.CO.ID -- Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa ( F-KSKB ) DPRD Bangka Selatan (Basel) mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan Wabup Debby Vita Dewi dalam rangka melakukan efesiensi dan efektivitas jalannya pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Basel, Samsir S,T. Menurutnya, lebih dari itu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat laju pembangunan dengan mempekerjakan kembali pegawai honorer sementara yang dibarengi dengan akan diadakannya uji kompetensi sesuai dengan bidang ilmu dasar serta pengalaman yang dimiliki honorer sesuai dengan kebutuhan.

“Sampai saat ini jumlah honorer sekira 3000-an dengan jumlah ASN lebih kurang 2500 dan hasil analisa jabatan dan beban kerja pegawai ( work Load ) yang dilakukan terakhir dibutuhkan untuk kekurangan ASN di semua posisi dan jabatan -/+ 1500 dan secara logika seharusnya terdapat honorer kurang lebih 1500 ataupun maksimal 2000,” jelasnya.

Dikatakannya, dengan APBD tahun 2021 sebesar Rp 780 milliar dengan struktur APBD 60 % : 40 % yaitu 60 % untuk belanja pegawai dan 40 % belanja modal dan jasa akan sangat sulit mengalokasikan anggaran ke semua sektor pembangunan yang terdiri dari 22 dinas dan badan plus 8 kecamatan dan tiga kelurahan sesuai dengan Perda OPD baru yang mulai berlaku 2021 pasti akan terjadi perlambatan pembangunan.

“Disamping kebijakan tersebut yang kami anggap juga kebijakan yang cukup memberikan kesempatan dan keadilan bagi honorer, dengan dilakukannya uji ulang kompetensi dengan memberikan beberapa persyaratan seperti nilai berdasarkan umur dan masa kerja,” tukas Samsir.

Namun, sambungnya ia berharap ini juga dilakukan secara transparan jangan sampai ada honor titipan yang lolos karena kedekatan timses dan sebagainya.

“Di samping kebijakan tersebut, kami juga menyarankan agar memanfaatkan format formasi P3K untuk mendapatkan formasi dari Kementerian PANRB yang pembiayaannya akan ditanggung pusat, serta memformulasikan honor fungsional dari Dana Bos untuk tenaga pendidik, " pungkasnya.(BBR)


Penulis: Andre

Editor  : Kasmir