DPRD Minta Pemkab Bateng Gerak Cepat Perbaiki Permintaan Realokasi Anggaran Kemenkeu

kasmirudin
DPRD Minta Pemkab Bateng Gerak Cepat Perbaiki Permintaan Realokasi Anggaran Kemenkeu
Apri Panzupi. (Foto: Faisal)

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID -- Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi meminta pemerintah daerah harus gerak cepat untuk memperbaiki dan melengkapi realokasi anggaran sesuai permintaan Kementerian Keuangan.  Sehingga sanksi penundaan DAU sebesar 35 persen bisa diakhiri.

"Salah satu langkah agar sanksi realokasi anggaran ini berjalan dengan cepat adalah eksekutif dengan tegas, memutuskam untuk menghentikan sementara pembangunan infrastruktur yang bersifat belum penting," ujarnya kepada Babel Review, Jumat (8/4/2020).

Komentar tersebut bukan tanpa alasan, Apri mendapatkan informasi hingga munculnya sanksi Kemenkeu, pemangkasan spot belanja modal yang dilakukan eksekutif baru mencapai kurang lebih 33,74 persen.

"Dalam acuan SKB (Surat Keputusan Bersama) dua menteri mengharuskan setiap pemerintah daerah, sekurang-kurangnya melakukan penyesuaian pemanggkasan anggaran 50 persen pada pos anggaran belanja modal. Namun informasi yang kami dapat baru dipangkas sebesar 33,74 persen," ucapnya.

Apri menjelaskan, pelaksanaan realokasi dan recofussing anggaran bisa diambil dari penundaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum ada urgensinya, hal ini sesuai dengan acuan dalam SKB dua menteri.

"Kondisinya sekarang ini bersifat darurat, kami menyarankan kepada eksekutif untuk mentaati setiap acuan dalam SKB, terutama menghentikan pembangunan infrastruktur yang tidak bersifat urgensi. Karena bila tetap dilaksanakan akan berpotensi gagal bayar," terangnya.

Ia menyampaikan, jika tetap dipaksakan pembangunan infrastruktur dan nanti ditemukan adanya gagal bayar, pihaknya tidak akan mau bertanggung jawab dengan menyetujui beban bayar di tahun yang akan datang.

"Jika terjadi gagal bayar, kami fraksi PPP secara terbuka tidak akan pernah menyetujui pembayaran kembali jika itu dibebankan pada pada tahun yang akan datang. Karena ini sama saja dengan menambah beban di masa depan dan pada akhirnya masyarakat Bangka Tengah dirugikan," pungkasnya. (BBR)


Penulis : Faisal

Editor   : Kasmir