DPRD Pangkal Pinang Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 Jadi Perda

kasmirudin
DPRD Pangkal Pinang Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 Jadi Perda
Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil saat memberi sambutandalam Rapat Paripurna ke 26, Masa Persidangan III di Ruang Paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang, Senin ( 15/7/2019). (Foto: Gusti)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- DPRD Kota Pangkal Pinang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Pertanggungjawaban Wali Kota Pangkal Pinang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil dalam Rapat Paripurna ke 26, Masa Persidangan III di Ruang Paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang, Senin ( 15/7/2019).

Ia mengucapkan terima kasih, kepada pimpinan DPRD baik tergabung dalam Badan Anggaran, komisi maupun Pansus.

"Beberapa waktu yang lalu pada tanggal 12 Juni 2019, telah disampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 ini, disertai Laporan Keuangan Audited Pemkot Pangkal Pinang dan telah disetujui DPRD," ujar Wali Kota Pangkal Pinang yang biasa disapa Molen dalam sambutannya.

Lanjut Molen, laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam memperoleh opini sesuai dengan pemeriksaan keuangan.

"Pada tanggal 28 Mei 2019 yang lalu, Pemkot Pangkal Pinang menerima LHP beserta opini dari BPK RI Perwakilan Babel. Dimana untuk kedua kalinya Pemkot Pangkal Pinang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian," katanya.

Molen mengatakan, untuk mendapat WTP membutuhkan kerja keras dari semua pihak (stakeholder), kerja keras seluruh OPD dan jajarannya.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, berfikir cerdas dan berbuat ikhlas untuk Kota Pangkal Pinang. Semoga yang kita lakukan menjadi ladang pahala bagi amal dan ibadah kita," kata Molen. (BBR)


Penulis  : Gusti
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review