DPRD Sesalkan Pemkot Pangkalpinang Dapat Sanksi dari Kemenkeu RI

kasmirudin
DPRD Sesalkan Pemkot Pangkalpinang Dapat Sanksi dari Kemenkeu RI
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi. (Foto: Gusti Randa)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi menyayangkan Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapat sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sebesar 35 persen dari Kementerian Keuangan RI.

Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020), tentang penundaan penyaluran DAU dan DBH pemerintah daerah yang tidak menyampaikan  laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

"Yang jelas penundaan DAU tersebut menunjukkan lambannya pemerintah kota merespon instruksi pusat. Sangat disayangkan, apalagi untuk ukuran pemerintahan ibu kota Provinsi Bangka Belitung," ucap Arnadi, Selasa (5/5/2020).

Arnadi menyebutkan, pada saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 14 Maret 2020, pihaknya sudah mengingatkan seperti apa pergeseran dan refocussing anggaran yang di lakukan.

"Apa kegiatan yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Pangkalpinang. Tapi pada saat itu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pangkalpinang menjawab bahwa Pangkalpinang paling siap dan sudah melaporkan refocussing anggaran sebasar kurang lebih Rp 140 miliar. Faktanya ternyata Pemkot Pangkalpinang yang terkena sanksi," ucap Arnadi.

Arnadi menyebutkan, pada saat waktu untuk memperbaiki dan melaporkan, DPRD sudah meminta Pemkot Pangkalpinang untuk segera memperbaikinya.

Kemudian lanjutnya, penundaan tersebut jangan sampai mengganggu kinerja pegawai dan program kerja pemerintah khususnya penanganan Covid-19 ini.

"Kami minta juga pemerintah kerja terkoordinir jangan sporadis kesan yang ada di masyarakat. Selama ini kerja yang ada tanpa komando yang jelas, " ujarnya

Menurut Arnadi, DPRD saat ini seolah-olah tidak diikutsertakan memikirkan persoalan Covid-19 ini.

"Padahal eksekutif dan legislatif sama-sama penyelenggara pemerintah dengan tugas dan fungsinya masing-masing," tutupnya. (BBR)


 

Penulis   : Gusti Randa

Editor     : Kasmir

Sumber  : Babel Review