Rapat pembahasan efisiensi anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bangka Belitung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Babel terpaksa ditunda. Skorsing ini dilakukan setelah sejumlah usulan dari pihak eksekutif dinilai belum menyentuh solusi yang tepat, Senin (21/4/2025).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa dewan belum sepakat dengan beberapa opsi efisiensi yang diajukan oleh pemerintah daerah lantaran menyasar hal-hal yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Bacaan Lainnya
Wacana Hentikan IPP dari Gubernur Babel Tuai Pro-Kontra, DPRD Minta Kajian MendalamDPRD Babel Tekankan Mutasi Kendaraan dan Optimalisasi Sektor Tambang untuk Tambah PADNelayan Jelitik Mengadu ke DPRD Babel, 3.000 Warga Terdampak Pendangkalan Muara Kantung
“Rapat kita skors dulu, karena dari eksekutif ada beberapa tawaran solusi, namun menurut kami banyak yang kurang pas, terutama terkait TPP dan bantuan sosial. Hal seperti itu sebaiknya jangan sampai dikorbankan,” kata Didit usai rapat.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak membebani program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat maupun hak pegawai negeri sipil seperti Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencari solusi yang lebih baik dan tidak memberatkan masyarakat.
“Tidak bisa beban efisiensi ini hanya diletakkan di pundak eksekutif. Legislatif juga akan ikut memikirkan jalan keluarnya,” ujar Didit.
Terkait wacana pemotongan TPP untuk ASN, Didit menegaskan bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada komitmen aparatur dalam mendorong pendapatan daerah.
“Kami tunggu komitmen mereka. Kalau serius membantu meningkatkan PAD, tentu TPP bisa dipertahankan. Tapi kalau tidak, ya susah juga,” tegasnya.
Rapat lanjutan akan digelar dalam waktu dekat, sambil menunggu kajian dan masukan dari berbagai pihak.
