DRPD Bangka Tengah Sepakat Dukung Operasi Intelijen Pemberantasan Mafia Pelabuhan

Irwan
DRPD Bangka Tengah Sepakat Dukung Operasi Intelijen Pemberantasan Mafia Pelabuhan
Ketua Komisi I DPRD Bangka Tengah, Pahlevi Syahrun

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID – Menyikapi adanya mafia pelabuhan dalam industri perdagangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mendukung operasi intelijen pemberantasan mafia pelabuhan, untuk menciptakan sumber daya manusia yang bersih dan kemajuan industri perdagangan yang sehat di Bangka Belitung. Selasa (16/11/2021) di Koba.

"Pencegahan dan pemberantasan seperti itu sangat penting dalam rangka memberikan aspek efek jera, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang," ujar Ketua Komisi I DPRD Bangka Tengah, Pahlevi Syahrun.

Dikatakan Pahlevi yang juga politisi senior fraksi Gerindra,  menanggapi adanya instruksi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada jajaran kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan, agar segera bergerak melakukan operasi intelijen memberantas mafia pelabuhan.

Lebih lanjut, Pahlevi menjelaskan pemberantasan mafia pelabuhan merupakan langkah hukum yang sangat efektif, mengingat Babel salah satu wilayah kepulauan dimana pelabuhan merupakan gerbang masuk dan akses transportasi penting untuk menggeliat perekonomian daerah.

"Apalagi sumber daya alam yang dikirim lewat pelabuhan merupakan produk bernilai tinggi seperti timah dan mineral ikutannya, ada juga sawit yang tentu saja rawan muncul praktik mafia pelabuhan," jelasnya.

Disamping itu, Pahlevi menambahkan bahwa produk bernilai jual tinggi yang ada di Bangka Belitung sangat menggiurkan oknum-oknum berkepentingan untuk mengeluarkan izin diluar ketentuan dan hukum yang berlaku.

"Ketika ada operasi pemberantasan mafia pelabuhan itu, setidaknya menutup ruang gerak dan praktik pelanggaran aturan dan ini menimbulkan efek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pahlevi mencontohkan, praktik pengiriman timah di Bangka Belitung tanpa IUP bisa dihentikan dan dengan adanya operasi tersebut mereka tentu segera mengurus IUP dan melakukan praktik perdagangan secara legal.

  • Halaman
  • 1
  • 2
  • 3