PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Indonesia sering diposisikan sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya perairan yang besar. Dalam kerangka global, potensi ini dirumuskan melalui konsep blue economy, yang menjanjikan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Namun, di balik narasi optimistis tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah ekonomi biru benar-benar dijalankan sesuai prinsip keberlanjutan?
Data global menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama pada sektor seperti pariwisata pesisir yang menyumbang sekitar 30% aktivitas pariwisata dunia dan bernilai ekonomi tinggi. Ironisnya, sektor yang paling berkembang justru minim kajian ilmiah mendalam. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara eksploitasi dan pemahaman ekologis, sehingga pembangunan kerap berjalan tanpa landasan lingkungan yang kuat.
Kontradiksi ini semakin terlihat pada skala lokal, seperti di Sungai Bumang, Pulau Bangka. Ekosistemnya masih relatif stabil dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan spesies endemik dan terancam punah menunjukkan pentingnya Sungai Bumang sebagai kawasan konservasi perairan darat yang perlu dijaga kelestariannya.” Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan sering kali dimulai sebelum tanda-tanda krisis muncul.
Selain itu, pendekatan ekonomi biru kerap mengabaikan keterkaitan antar ekosistem. Fokus pada wilayah pesisir dan laut membuat peran sungai sebagai penghubung ekologis menjadi terpinggirkan. Padahal, kerusakan di hulu akan berdampak langsung pada kondisi di hilir. Mengabaikan hubungan ini hanya akan mempercepat degradasi lingkungan secara menyeluruh.
Situasi ini mengarah pada fenomena pseudo sustainability keberlanjutan semu. Secara konsep, pembangunan terlihat berkelanjutan, tetapi dalam praktiknya tetap eksploitatif. Pertumbuhan ekonomi terus dikedepankan, sementara tekanan terhadap ekosistem semakin nyata.
Dengan demikian, ekonomi biru perlu dipahami bukan sebagai solusi final, melainkan sebagai ruang kritis untuk menilai ulang arah pembangunan. Tanpa perubahan mendasar dari eksploitasi menuju konservasi, konsep ini berisiko menjadi sekadar legitimasi baru bagi pola pembangunan lama yang tidak berkelanjutan.
