Eksistensi Adat Budaya Mulai Tergerus, PANI Wajib Lindungi Komunitas Adat di Babel

Ahada
Eksistensi Adat Budaya Mulai Tergerus, PANI Wajib Lindungi Komunitas Adat di Babel
Ketua DPD I PANI Provinsi Kep Bangka Belitung, Dato' Sardi, bersama Pengurus DPD II PANI Kabupaten Bangka Barat. (foto ist)

MUNTOK, BABELREVIEW.CO.ID -- Masyarakat adat di Bangka Belitung merupakan komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat.

Mereka memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

“Terkhususnya di Kabupaten Bangka Barat ini terdapat paling tidak ada tujuh komunitas atau anak suku yang masih hidup sesuai adat budayanya,” demikian dikatakan Ketua DPD I PANI (Pasukan Adat Nusantara Indonesia) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sardi Alpalangasi, disela Pembentukan DPD II PANI Kabupaten Bangka Barat, beberapa waktu lalu.

Sardi menjelaskan, sesuai Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat Bangka Barat disebutkan paling tidak ada tujuh anak suku atau komunitas, yakni Siantan, Jering, Kepatik, Ampang, Kadele, Tapaktiwang, dan Suku Sekak.

“Ada satu lagi yang belum diakamodir Perda, yakni Suku Shukaw. Semua komunitas ini memiliki adat budaya tersendiri dan khas tersendiri yang wajib dijaga keberadaannya,” jelas Sardi yang juga Imam Setana Jering Lembaga Adat Melayu Jering Bangka Belitung ini.

Ditambahkan, eksistensi adat budaya komunitas terancam tergerus di tengah maha dahsyatnya tekhnologi modern sehingga masuknya adat budya luar yang tidak sesuai dengan adat budaya local sulit dibendung. 

“Ekspansi adat budaya luar itu sulit kita bendung  dan perlu pengawalan ketat. Kita berharap PANI mampu untuk itu. Insya Allah setiap Kabupaten Kota di Bangka Belitung akan kita bentuk PANI yang nantinya akan bermitra dengan Lembaga Adat komunitas dan Lembaga Adat Desa,” harap pria yang bergelar Dato Darjah Paduka Mahkota Palembang, yang merupakan anugerah dari Kesultanan Palembang Darussalam tersebut.

Lebih jauh dijelaskan, dukungan Negara untuk perlindungan dan pelestarian adat budaya terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara, pasal 28I ayat 3 mengatur Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kedua pasal merupakan dasar hukum dalam melindungi masyarakat adat dari segala bentuk penindasan perampasan hak dan ekspansi.

“Aturan dasar ini tak sebatas meneguhkan pengakuan hak atas unit sosial tertentu (hak ulayat dan hak atas sumberdaya alam) sebagai hak konstitusional masyarakat adat. Namun, juga menjangkau hak-hak lain yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas jaminan kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk mengembangkan kehidupan dan budayanya, hak untuk setara di muka hukum dan pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia lainnya,” ujar Sardi.

Pria yang dianugerahi darjah adat Raden Surya Dharma Kusuma dari Kedaton Mojopahit ini lebih lanjut menjelaskan, secara khusus Pemerintah melahirkan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan  dengan harapan kebudayaan akan menjadi karakter bangsa. 

“Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya dapat tumbuh tangguh. Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, pemajuan kebudayaan bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir. Oleh karenanya PANI diharapkan berperan untuk itu,” ujar penyandang darjah adat Pangeran Agung Yang Dipertuan Muda ini. 

Negara, lanjut Sardi, sangat serius dalam pemajuan Kebudayaan yang secara tekhnis diatur melalui Perpres 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Yang terkhusus lagi tentang pelestarian adat budaya di Desa di atur melalui Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang LKD dan Lembaga Adat Desa.

“Adat budaya harus kita jaga dan lestarikan. PANI sebagai Organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Adat, maka wajib menjaga adat budaya dan kekayaan adatnya. Bangka Belitung sebagai negeri yang beradat dan berbudaya, maka Ketua Umum PANI yang juga Raja Tallo Muh. Akbar Amir Sultan Aliyah mengharapkan PANI ikut serta sebagai pelopor penjaga adat budaya negeri,” ujar Sardi.

Pada acara pembentukan DPD PANI Kabupaten Bangka Barat tersebut, terpilih sebagai Ketua Radendo Sudarno, Sekretaris Dato Radendo Tumu, dan Bendahara Radendo Khairulrahmat.  (BBR)

Laporan:@hada