Empat Kesepakatan Harus Dilaksanakan Babel dan Sumsel Dalam Penanganan Covid-19

Kasmirudin
Empat Kesepakatan Harus Dilaksanakan Babel dan Sumsel Dalam Penanganan Covid-19
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Tajuddin, saat menghadiri rapat koordinasi antar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Gedung OR II Pemkab Bangka Barat, Selasa (15/9/2020). (Foto: Dishub)

MUNTOK, BABELREVIEW.CO.ID -- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Tajuddin, menghadiri rapat koordinasi antar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Gedung OR II Pemkab Bangka Barat, Selasa (15/9/2020).

Tajuddin mengungkapkan, semua pihak harus melaksanakan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya. Sehingga penyebaran Covid-19 di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan dapat dikendalikan khususnya melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian dan Tanjung Api-api sebagai akses keluar masuknya penumpang.

Selain itu, dengan adanya pertemuan yang dilakukan ini, diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemkab Bangka Barat dengan Pemprov Sumatera Selatan dan dapat dijalankan sesuai kesepakatan serta mengacu kepada peraturan protokol kesehatan Covid-19.

Ada empat kesepakatan yang harus diperhatikan dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19, masing-masing pihak akan melaksanakan kesepakatan setelah kedua belah pihak menandatangai kesepakatan tersebut mulai 16 September 2020.

“Yang saya tangkap menjadi bahan kesepakatan kita, ada empat hal yang perlu menjadi kesepakatan ke depan. Pertama, kita tidak lagi melihat ke belakang kita melihat ke depan supaya ke depan lebih baik. Kedua, bahwa prosedur keberangkatan sudah jelas, harus memenuhi syarat surat keterangan rapid atau PCR dan harus diverifikasi tidak hanya diperiksa serta ada cap validasi bahwa, surat itu sudah dicek dan surat itu non reaktif. Ketiga, apabila surat keterangan itu menyatakan reaktif, penumpang tidak dapat diberangkatkan apapun alasannya dan dikarantina di tempat asalnya atau di tempat diberangkatkan. Keempat, harus ada surat rapid dan PCR yang menyatakan non reaktif, kalau tidak memiliki itu tidak dapat diberangkatkan penumpangnya,” ungkapnya.

  • Halaman
  • 1
  • 2