Bupati Bangka, Fery Insani menyoroti masalah rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga keamanan (security) di PT Gunung Maras Lestari (GML) yang akan menggantikan dengan tenaga outsourcing.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Bangka akan mengundang pihak PT GML untuk dengar pendapat terkait adanya rencana PHK massal terhadap tenaga keamanan di perusahaan perkebunan sawit tersebut.
“DPRD mengundang pihak perusahaan mengklarifikasi atas surat itu. Setelah itu akan merekomendasi kepada bupati, yang mengeksekusi adalah kepala daerah,” ungkap Fery kepada wartawan, Senin (11/5/2026) di Rumah Dinas Bupati Bangka.
Dikatakannya pihak DPRD akan menanyakan kepada PT GML apakah memang terjadi PHK massal.
Apabila memang terjadi PHK massal terhadap tenaga keamanan di PT GML, Fery sangat menyayangkannya.
Di mana pekerja ini kebanyakan warga sekitar di perusahaan sawit tersebut dan juga memiliki keluarga yang harus mereka nafkahi.
“Kalau memang itu terjadi sangat disayangkan. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Kasihan juga orang punya anak, punya istri kalau perusahaannya ngak jelas, apalagi di PHK,” ungkap Fery.
Hal ini yang mungkin membuat Ketua DPRD Bangka Jumadi menentang keputusan pihak PT GML melakukan PHK massal.
Oleh karena itu Fery berharap agar masalah ini bisa diselesaikan secara kondusif oleh PT GML dan pihak pekerja sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Saya minta ini kondusif, saya berkali-kali menyampaikan investasi di Bangka ini kondusif. Jangan ribut-ribut begitu,” kata Fery.
Dirinya menegaskan, selaku kepala daerah tidak menyulitkan investasi di Kabupaten Bangka.
“Kami pemerintah daerah tidak menyulitkan investasi, tidak juga kami mau cawe-cawe (ikut campur), cuma pihak perusahaan juga jangan seperti itu dengan orang sini, GM jangan langsung ambil sikap pecat, tidak boleh seperti itu kasihan orang juga punya anak istri,” tegas Fery.
Sebelumnya Ketua DPRD Bangka, Jumadi, menentang rencana PT GML yang akan melakukan PHK massal terhadap ratusan tenaga kerja keamanan (security).
Dia menilai kebijakan perusahaan tersebut tidak adil dan berpotensi memicu gejolak sosial di tengah masyarakat, khususnya bagi warga lokal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kebijakan ini sangat tidak populer, PHK karyawan tetap untuk diganti dengan tenaga outsourcing langkah yang menyalahi aturan dan tidak menghargai dedikasi pekerja yang selama ini sudah mengabdi,” tegas Jumadi.
Pihaknya sudah menerima laporan resmi Pengurus Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPSI) PT GML, yang menilai rencana PHK tersebut diambil tanpa musyawarah dan melanggar hak-hak pekerja.
Untuk itu pihaknya akan memanggil manajemen PT GML untuk memberikan klarifikasi dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada awal Juni 2026 nanti.
