Forum BPD Pangkalanbaru  ajak BPD dan Masyarakat Awasi Penyaluran BLT DD

Ahada
Forum BPD Pangkalanbaru  ajak BPD dan Masyarakat Awasi Penyaluran BLT DD
Sekretaris Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Poni Auri bersama warga. (Ist)

PANGKALANBARU, BABELREVIEW.CO.ID -- Bantuan Langsung Tunai  atau BLT yang bersumber  dari dana desa, merupakan alokasi sekitar 30 persen dari Dana Desa Tahun 2020.

Adanya alokasi BLT DD ini diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat dalam  penanggulangan dampak pandemi covid-19 di tingkat desa.

Selain itu juga, melalui BLT DD ini bisa memperkuat peran pemerintahan desa.

Penggunaan dana desa untuk BLT ini mengacu pada Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 PDTT.

Permendes tersebut dilengkapi dengan juknis pendataan keluarga calon penerima BLT Dana Desa.

Untuk mengawasi penggunaannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran aktif dalam mengawasi serta menyalurkan bantuan sosial (Bansos) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sekretaris Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Poni Auri mengatakan bahwa terkait efektifitas penyaluran bantuan,  Penanganan dampak Covid-19 salah satunya dianggarkan dari Dana Desa (DD) dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Poni mengatakan pijakan hukum penyaluran BLT ini pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) Nomor 11 Tahun 2020 dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa sebagai operasional Permendes, termasuk didalamnya bahwa setiap penyaluran bantuan, terlebih BLT harus diawasi oleh Inspektorat, Pemerintah Kecamatan serta BPD.

"Kami meminta masyarakat agar memahami dan turut serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD. Sesuai instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PDTT, penyaluran BLT yang berasal dari dana desa harus diawasi secara seksama baik masyarakat maupun instansi terkait, terutama BPD selaku pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ungkap Poni, Sabtu (9/5/2020).

Pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih menjadi wabah di tanah air, khususnya di Bangka Belitung,  membuat masyarakat semakin sengsara. Bahkan menurut Poni, perlahan tapi pasti bila ini berlangsung lama akan menjadi krisis sosial ekonomi.

"Pandemi Covid-19 ini memang telah menjelma dari krisis kesehatan menjadi krisis sosial ekonomi. Namun kita tetap optimis bahwa mampu melewati masa sulit pandemi ini secara bersama-sama,” pungkasnya (*/BBR)
Laporan: Kulul Sari