Gakkum KLHK Kenakan Pidana Berlapis Terhadap Pelaku Perusak Hutan Lindung Lubuk Besar

kasmirudin
Gakkum KLHK Kenakan Pidana Berlapis Terhadap Pelaku Perusak Hutan Lindung Lubuk Besar
Tersangka perusakan hutan lingdung Lubuk Besar AZ bersama petugas Gakkum KLHK saat tiba di Bandara Depati Amir. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, BABELREVIEW.CO.ID -- Pertama kali Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerapkan penegakan hukum pidana multidoor atau pidana berlapis terhadap AZ (44), pelaku perambahan dan perusakan hutan lindung di Lubuk Besar, Bangka Tengah dengan mengggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) serta Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

AZ akan disidangkan atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang perlindungan lingkungan hidup dan tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Supartono, Kepala Penyidik Tindak Pidana Perambahan Hutan Gakkum KLHK mengatakan, tersangka AZ disidik oleh Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK. Barang bukti dan tersangka AZ terkait pertambangan ilegal kawasan hutan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejari Bangka Tengah pada 4 Juni 2020 lalu. Untuk itu kasus perusakan hutan segera akan disidangkan.

“AZ di jerat dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atas pelanggaran ini AZ diancam pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp100 miliar,” terang Supartono.

Sementara itu, Kepala Seksi III Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Harianto mengatakan, bahwa tersangka AZ juga disidik oleh Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sumatera terkait perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung Lubuk Besar.

Atas perbuatan ini AZ di jerat dengan Pasal 98 ayat (1) dan atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan perusakan lingkungan hidup.

“Atas pelanggaran ini AZ diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Harianto menambahkan, bahwa tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan pada 25 Juni 2020 lalu. Segera untuk disidangkan,” jelas Harianto.

Penindakan pidana berlapis ini diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan perusakan lingkungan, perusakan hutan dan pertambangan ilegal. Disamping dijerat kedua Undang-Undang tersebut, pertambangan ilegal yang dilakukan oleh AZ dapat dipidana juga berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukum maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 miliar.

Direktur Pencegahan dan Pengaman Hutan KLHK Sustyo Iriyono berharap agar Majelis Hakim dapat menghukum pelaku seberat-beratnya agar ada efek jera.

“Kami juga sedang mendalami pelaku-pelaku lainnya. Kami melihat bahwa tersangka AZ tidak bekerja sendirian. Pengenaan pidana berlapis, multidoor ini merupakan langkah bersejarah dalam penegakan hukum sumber daya alam di Indonesia. Pertama kali kami melakukan pidana berlapis dengan menggunakan lebih dari satu undang-undang,” ujar Sustyo.

“Pelaku akan dihukum berat karena menggunakan lebih dari satu undang-undang. Penerapan multidor ini akan kami kembangkan juga untuk kasus-kasus ditempat lain, termasuk menerapan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang,” pungkas Sustyo. (BBR)


 

Penulis : -

Editor   : Kasmir