KOBA – Awali pekan dengan langkah tegas, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, pimpin rapat koordinasi dalam format “Coffee Morning” bersama jajaran pimpinan, Kepala Perangkat Daerah (OPD), dan camat se-Bangka Tengah di Ruang Rapat Besar Sekretariat Daerah, Senin (20/04/2026).
Dalam pertemuan rutin tersebut, orang nomor satu di Bangka Tengah ini memberikan arahan keras terkait perlunya akselerasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Bupati menyoroti capaian digitalisasi daerah yang menurutnya masih jauh dari harapan. Ia menegaskan bahwa posisi Bangka Tengah yang berada di peringkat 32 hingga 33 se-Sumatera adalah hal yang perlu segera dibenahi.
“Di tahun 2026 ini harus ada peningkatan. Setidaknya, kita berada di atas daerah lain. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kalau ada kekurangan, kita perbaiki,” tegas bupati.
Bupati juga menekankan bahwa kunci keberhasilan digitalisasi daerah terletak pada sejauh mana masyarakat dapat menerima dan memanfaatkan teknologi pembayaran non-tunai. Untuk mendorong hal tersebut, bupati telah menginstruksikan jajaran Camat untuk menjadi garda terdepan dalam sosialisasi.
“Kita juga ingin meningkatkan kemauan masyarakat untuk memanfaatkan digitalisasi ini supaya pembayaran non-tunai ini mulai semarak di Kabupaten Bangka Tengah. Sudah diinstruksikan juga kepada para camat agar menyosialisasikan kembali tentang bagaimana pemanfaatan digitalisasi terhadap pembayaran non-tunai,” lanjutannya.
Dirinya juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD. Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan penilaian kinerja yang objektif terhadap para Kepala OPD.
“Konsekuensinya jelas, kepala dinas yang tidak memberikan kontribusi nyata akan mendapatkan rapor merah, ya Pak Sekda,” ucap Bupati.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka Tengah, Wahyu Nurrakhman, dalam laporannya memaparkan beberapa kendala teknis yang menghambat akselerasi digitalisasi transaksi.
“Di antaranya adalah rendahnya partisipasi, pelaporan, dan kehadiran pemangku kepentingan dalam rapat-rapat koordinasi sebelumnya masih belum maksimal. Hambatan infrastruktur dan mindset, masyarakat masih terkendala akses perbankan (kepemilikan rekening) untuk mendukung pembayaran QRIS,” jelas Wahyu.
Dirinya juga menyampaikan bahwa pelaku usaha masih ada yang belum siap dengan adanya pembelanjaan menyediakan platform pembayaran non-tunai (QRIS).
“Memang perlu adanya kerja keras bersama untuk mengubah pola pikir masyarakat dari penggunaan uang tunai ke uang digital melalui sosialisasi yang lebih masif,” pungkasnya.
Rapat diakhiri dengan instruksi kepada Sekda untuk memantau kinerja OPD secara ketat dan melengkapi laporan evaluasi, guna memastikan target TP2DD tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.
