Gepaksi Tuntut Kejari Tak Ulur Kasus Korupsi Kepala DLH Bateng

kasmirudin
Gepaksi Tuntut Kejari Tak Ulur Kasus Korupsi Kepala DLH Bateng
Forum GEPAKSI (Gerakan Pemuda Anti Korupsi) Wilayah Bangka Tengah menggelar audiensi dengan Kejari Bangka Tengah, terhadap masalah kasus korupsi Dinas Lingkungan Hidup Bateng, Selasa (19/3/2019) (foto:Faisal)

KOBA, BABELREVIEW.CO.ID -- Penanganan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah, Ali Imron, terkait proyek Pembangunan Keanekaragaman Hayati (Kahati) di Desa Namang belum ada tanda-tanda kemajuan.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 November 2018 lalu hingga sekarang, belum ada langkah penahanan yang dilakukan pihak kejari kepada ASN tersebut

Hal tersebutlah membuat 13 anggota Forum GEPAKSI (Gerakan Pemuda Anti Korupsi) Wilayah Bangka Tengah mendatangi Kantor Kejari Bangka Tengah, untuk menggelar audiensi terhadap perkembangan kasus ini.

Bertempat di Gedung Aula Kejari Bangka Tengah, mereka diterima langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Bangka Tengah, Izhar, yang didampingi oleh Kasi Pidum Agustono, Kasi Pengelolaan BB dan BR Rian Destami dan Kasi Intel Fauzan.

Di dalam audiensi, Ridwan selaku Ketua Gepaksi Bangka Tengah mempertanyakan mengapa belum ada proses penahanan terhadap Ali Imron, padahal sudah hampir 5 bulan ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita tahu sudah sejak November 2018 lalu Ali Imron dinaikkan statusnya sebagai tersangka, sehingga saat ini masih berkeliaran, masih bisa bekerja bahkan masih bisa ikut kegiatan. Kami  mempertanyakan dimana letak perlakuan hukum yang bisa membuat efek jera kepada koruptor,"ujar Ridwan, Selasa (19/3/2019).

Anggota  lain, Choiri, mempertanyakan kenapa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari untuk permasalahan Ali Imron hingga kini belum tuntas. Apakah ada perlakuan istimewa, karena tersangka merupakan pejabat ASN.

“Kami memantau sejauh mana penanganan kasus korupsi di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah, termasuk kasus yang menimpa Ali Imron. Seharusnya Kejari kejar terus kasus ini, hingga tuntas. Sehingga tidak menimbulkan opini di masyarakat seakan-akan sengaja dibiarkan,” ucapnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kasi Pidsus mengatakan, Ali Imron memang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 November 2018 lalu. Namun, hingga saat ini penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah belum bisa dilakukan. Karena masih ada beberapa faktor yang belum terpenuhi.

“Dalam penyelidikan dan penyidikan, ada beberapa faktor yang menyebabkan proses terkesan jalan di tempat seperti penerimaan saksi, pengumpulan bukti serta surat menyurat sebagai proses untuk penyelesaian permasalahan tipikor yang dilakukan oleh Ali Imron,” jelasnya.

Izhar menambahkan, salah satu alasannya yakni keterlambatan BPKP dalam merespon surat yang dikirimkan oleh Kejari Bateng. Sehingga  proses penyidikan sampai saat ini masih tertunda.

"Kita sudah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Babel sejak tanggal 2 April 2018 yang lalu, sudah hampir satu tahun belum ada respon. Sehingga membuat penyidikan kasus ini jalan di tempat," jelasnya.

Oleh karena itu, Kejari Bateng mengajak bekerja sama dengan masyarakat Bangka Tengah melalu Gepaksi untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Saya harapkan melalui Gepaksi ini, masyarakat Bangka Tengah bisa mengawal dan membantu penyelidikan ini. Sehingga penyelesaian dapat ditemui dengan cepat, mengingat sudah hampir setahun kasus ini belum ada perkembangan,” pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Faisal                                                                 
Editor    : Kasmir
Sumber  : Babel Review