Gerindra Minta Bupati Bangka Beri Sanksi Hukum PT GPL, Diduga Tak Bayar CSR Kepada Masyarakat Mapur

Ahada
Gerindra Minta Bupati Bangka Beri Sanksi Hukum PT GPL, Diduga Tak Bayar CSR Kepada Masyarakat Mapur
Ketua Fraksi Gerindra M Taufik Koriyanto Sarudin SH MH. (Ist)


"Masyarakat hanya jadi penonton. Sementara perusahaan mengeruk keuntungan besar dari hasil investasi di hutan dan lingkungan yang dekat dengan masyarakat. Ini sangat tidak adil"

Ketua Fraksi Gerindra
M Taufik Koriyanto Sarudin SH MH

_______________________________________


SUNGAILIAT, BABEL REVIEW.CO.ID--Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bangka, mendesak Pemkab Bangka  dan Bupati Bangka memberikan sanksi tegas terhadap PT  Gunung Pelawan Lestari (GPL) yang berinvestasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip.

Desakan yang tertuang dalam Surat No : 17/P/F-Gerindra/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 tersebut diajukan oleh Fraksi Gerindra lantaran perusahan perkebunan kelapa sawit ini tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan berupa Corporeat Social Responsibility (CSR) untuk setiap tahunnya kepada masyarakat Desa Mapur.

Ketua Fraksi Gerindra M Taufik Koriyanto Sarudin SH MH,   dalam rilis yang diterima BBR, Kamis (02/07/2020) menjelaskan, selaku wakil rakyat sudah menjadi tugas dan tanggungjawab moral untuk menyikapi berbagai macam persoalan baik sosial, budaya, hukum, pendidikan, politik, pemerintahan dan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bangka, khususnya polemik antara  Masyarakat Desa Mapur dengan manajemen PT GPL.

"Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan Kepala Desa Mapur,  manajemen PT GPL diduga tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab berupa pemberian CSR setiap tahunnya kepada masyarakat Desa Mapur. Ini tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Taufik.

Dikatakan Taufik, saat ini masyarakat Desa Mapur merasakan sejumlah masalah dan dampak  langsung dari aktivitas PT GPL.

Oleh sebab itu, kata dia, PT GPL berkewajiban  melaksanakan tanggung jawab sosial  perusahaan (CSR) untuk setiap tahunnya kepada masyarakat setempat.

"Jika pemberian CSR tidak dilakukan, maka kami mohon Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam hal ini Bupati Bangka dan OPD terkait memberi sanksi hukum  kepada PT GPL sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sebab patut diduga,  tindakan PT GPL inidapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melangar hukum," tegas Taufik.

Dalam surat yang tembusannya masing-masing disampaikan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Penanaman Modal Investasi Republik Indonesia, Gubernur Babel, Camat Raiau Silip, Kades Mapur, General Senior Manajer PT GPL dan sejumlah kantor pers tersebut, Fraksi Gerindra juga memperkarakan soal minimnya keterlibatan masyarakat Desa Mapur sebagai pekerja di PT BPL.

"Masyarakat hanya jadi penonton. Sementara perusahaan mengeruk keuntungan besar dari hasil investasi di hutan dan lingkungan yang dekat dengan masyarakat. Ini sangat tidak adil," tandas Taufik.

General Manager PT GPL Periyamanhiang dikonfirmasi BBR, Kamis (02/07/2020) sejak pukul 14.35 WIB hingga berita ini diturunkan sekitar pukul 20.05 WIB, belum menjawab.

Konfirmasi yang disampaikan melalui pesan WA tersebut sudah terkirim dan dibaca dengan tanda centang dua biru, namun belum dibalas. (BBR)
Laporan: Ichsan Mokoginta Dasin
Editor: @hada