Gubernur Babel Ajukan Judicial Review UU Minerba, Ini Alasanya

Ahada
Gubernur Babel Ajukan Judicial Review UU Minerba, Ini Alasanya
Gubernur Babel Erzaldi Rosman dalam sebuah talk show, di Kafe Latrasee Pangkalpinang, Kamis (16/7/2020) malam.(ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan, pihaknya dalam mengajukan judicial review dan uji formal atas UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba adalah murni untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun demikian untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu dibutuhkan kewenangan.

"UU Nomor 3 tahun 2020 yang terkesan begitu cepat untuk disahkan, membuat daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal urusan pertambangan," ujar Gubernur Erzaldi dalam sebuah talk show, di Kafe Latrasee Pangkalpinang, Kamis (16/7/20) malam.

Pihaknya, kata Gubernur Erzaldi, bersama bupati, wali kota, serta DPD RI sebagai perwakilan Bangka Belitung di pusat, tidak dilibatkan atau tidak pernah diajak berdiskusi dalam proses pembahasannya. Padahal menurut Gubernur, hal tersebut adalah wajib.

Alasan lain dikemukakan Gubernur Erzaldi bahwa UU tersebut juga tidak melalui proses take over dari DPD RI sebelumnya, atau tidak ada inventarisir masalah.

Padahal dalam undang-undang otonomi daerah disebutkan kewenangan diberikan seluas luasnya kepada pemda dan mengenai sumber daya alam pemerintah daerah dapat seluas-luasnya bekerja sama dengan pemerintah pusat.

"Seharusnya dikedepankan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah pusat mau apa dan pemerintah daerah mau apa," ungkapnya.

Gubernur Erzaldi juga menerangkan beberapa alasan lain yang dengan UU Nomor 3 tahun 2020 ini membuat pihaknya tidak bisa leluasa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Bangka Belitung.

Oleh sebab itu, pihaknya dengan didukung oleh kalangan pemuda dan tokoh masyarakat, mengajukan judicial review atau uji formil atas undang-undang ini.

Sementara itu, pengacara sekaligus tokoh Bangka Belitung Darmo Sutomo, yang juga menjadi narasumber dalam talk show tersebut, mengatakan dalam judicial review, undang-undang tersebut akan diuji aspek formalitasnya.

Jika secara formil ditemui kecacatan, maka secara keseluruhan tidak sah dan perlu perubahan.

Kalangan akademisi, Dosen Pertambangan UBB, Dr Franto menilai bahwa bagaimanapun dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas disebutkan bahwa daerah punya wewenang untuk mengelola daerahnya.

Ketua KNPI Babel, Muhammad Irham menyebutkan, pihaknya mendukung langkah dan mengawal Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dalam mengajukan judicial review atas UU Nomor 3 tahun 2020. (BBR)
Sumber : Lulus
Foto : Saktio