Gubernur Erzaldi Bahas Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Sungai Kurau

kasmirudin
Gubernur Erzaldi Bahas Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Sungai Kurau
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memimpin rapat pemanfaatan agroforestry dan sylvofishery pada kawasan hutan produksi Sungai Kurau, Bangka Tengah oleh Koperasi Usaha Anugerah melalui video conference, Jumat (5/6/2020). (Foto: Istimewa)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memimpin rapat pemanfaatan agroforestry dan sylvofishery pada kawasan hutan produksi sungai Kurau, Bangka Tengah oleh Koperasi Usaha Anugerah melalui video conference, Jumat (5/6/2020).

Turut hadir dalam video conference tersebut yaitu perwakilan dari Koperasi Usaha Anugerah, kepala Dinas Kehutanan Kepulauan Babel, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Babel, Dinas Koperasi dan UMKM Babel.

Gubernur Erzaldi mengatakan, rapat biasanya digelar dengan pertemuan langsung, namun kali ini rapat dilakukan secara virtual mengingat kondisi saat ini di tengah pandemi Covid-19. Namun, dirinya menekankan bahwa rapat melalui vicon ini, merupakan rapat resmi yang akan direkam dan hasilnya akan ditulis. Sehingga menjadi dokumen resmi sebagai hasil rapat.

Pada rapat ini, Erzaldi ingin mendengarkan paparan dari inisiator mengenai jadwal kerja yang harus disusun. Sehingga kemudian mendapat rekomendasi dari Dinas Kehutanan, DLH, KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), dan Dinas Perindagkop sebagai pengusul. Selain itu, dirinya juga menginginkan, agar pemanfaatan kawasan hutan produksi ini bisa menjadi model dan percontohan.

Kepala Dinas Kehutanan Babel, Marwan mengatakan, untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan produksi menggunakan sistem agroforestry dan sylvofishery ini memiliki ketentuan, skema, dan aturan dalam membantu pengusaha memanfaatkan hutan untuk membuat tambak udang vaname.

"Kami harus mendorong hal ini, dalam rangka recovery ekonomi pasca Covid-19. Akan kita kaji bersama hari ini. Kita minta Koperasi Usaha Anugerah memaparkan programnya, setelah itu berdiskusi memberikan masukkan. Sehingga nantinya lancar dan tidak ada kendala," ujarnya.

Menurutnya, pihak ketiga yang akan memanfaatkan hutan, berasal dari koperasi. Maka, perjanjian kerja sama cukup antara kepala koperasi dengan dinas kehutanan. Namun jika kerja sama antara KUMKM atau perusahaan maka kerja sama ditandatangani langsung oleh Gubernur Erzaldi. Selanjutnya juga akan dibuat nota kesepahaman bersama, yang secara teknis akan diserahkan kepada KPH untuk memantau, mengevaluasi program ini.

Dijelaskan Marwan, tahap yang harus dipenuhi pertama yaitu pihak koperasi harus membuat permohonan resmi, yang menyatakan ingin memanfaatkan hutan beserta skemanya, lalu ditunjukkan kepada Gubernur Erzaldi berikut proposal, dan hal tersebut akan dinilai Dishut. Tahap kedua proposal akan dievaluasi apa-apa saja yang kurang.

“Setelahnya masuk ke tahap ketiga yaitu naskah kerja sama antara koperasi dengan pihak ketiga dan dishut. Setelah ditandatangani, perusahaan dapat memulai pekerjaannya, dengan masa perjanjian yang diberikan selama 10 tahun, lebih dari itu harus dievaluasi dan diperpanjang Kembali,” ujarnya.  (BBR)


Penulis : Rilis Diskominfo Babel

Editor   : Kasmir