Gubernur Erzaldi dan Kepala Perwakilan BPKP Babel Tanda Tangani Nota Kesepakatan

Irwan
Gubernur Erzaldi dan Kepala Perwakilan BPKP Babel Tanda Tangani Nota Kesepakatan

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID - Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ikhwan Mulyawan, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (2/12/2020).

Penandatanganan nota kesepakatan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Muh. Tito Karnavian didampingi Kepala BPKP Pusat Muh. Yusuf Ateh, secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Usai menandatangani nota kesepakatan dan mendengarkan arahan Kemendagri RI, Gubernur Erzaldi menyampaikan, untuk menindaklanjuti hal ini pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal se-Bangka Belitung akan melakukan rapat koordinasi untuk membuat kesepakatan dalam rangka akselerasi yang dimaksud.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan sudah membuat action plan dari kegiatan tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di awal kwartal 2021 melalui kerja keras dan sinergisitas, salah satunya melalui upaya peningkatan stabilitas di sektor pertambangan dan pembangunan khususnya di sektor perikanan dan kelautan dengan selesainya pembangunan dermaga dan pelabuhan untuk meningkatkan daya saing.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat pada September lalu.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi penting dalam rangka mengawal untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pemerintahan di daerah karena tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dalam sisi program dan anggaran.

  • Halaman
  • 1
  • 2