Gubernur Erzaldi Mendengarkan Paparan Program Jaminan Sosial untuk PHL Pemprov Babel

kasmirudin
Gubernur Erzaldi Mendengarkan Paparan Program Jaminan Sosial untuk PHL Pemprov Babel
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman. (Foto: Istimewa)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mendengarkan paparan program jamsos bagi Pegawai Harian Lepas (PHL) oleh PT. Taspen (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Babel, Selasa (23/6/20).

Gubernur Erzaldi ingin dengan potongan sebesar Rp 100.000 dari gaji PHL bisa meliputi ketiga program yakni JKK, JKM, dan JHT. Menurutnya, sehubungan dengan adanya aturan baru (PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK), akan dibahas agar tidak keliru nantinya. Pihak Pemprov Babel sebetulnya sudah nyaman dengan siapapun yang telah berjalan kemitraan baik itu Taspen maupun BPJS.

"Dengan adanya aturan baru, kami merasa kalau tidak diikuti nanti keliru. Diikuti nanti salah, tapi semua harus kita bahas. Paparan Taspen atau BPJS bisa menjelaskan kepada kami contohnya seperti apa? Kalau tidak bisa berjalan, kami pertimbangkan produk apa? Kami hindari pemutusan kontrak, kalau masih jalan ya kita jalani. Namun kami tidak bisa jalan dua program yang sama di institusi berbeda," ungkap Erzaldi.

Saat ini, untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sudah dikelola oleh Taspen dengan premi sebesar Rp 28.000 per bulan. Sedangkan JHT belum ditentukan akan dikelola oleh Taspen atau BPJS.

Asisten Administrasi Umum, Darlan ingin langkah-langkah yang diambil selalu berlandaskan aturan, karena regulasi ini yang melandasi ASN dalam bekerja dan regulasi ini menjadi pedoman agar aman hingga kedepannya. Namun, menurutnya hasil akhir akan didiskusikan lebih lanjut seraya menunggu ilustrasi asuransi JHT bagi PHL dari usia 25 tahun hingga 58 tahun.

Kepala BKPSDMD Babel, Sahirman menyebutkan bahwa sebelumnya sudah kerja sama dengan BPJS, untuk jaminan honorer BPJS untuk JKK, JKM, dan JHT. Namun dengan adanya PP 49/2018 ini, non PNS pemda jaminannya bisa ke taspen utama. Karena aturan itu, kami kerja sama dengan Taspen. Diketahui kerja sama dengan BPJS habis bulan Mei 2020, tinggal JHT belum ditentukan akan dialihkan ke Taspen atau ke BPJS.

Kepala Bakuda Babel, Fery Afriyanto mengatakan bahwa Pemprov Babel harus mempedomani aturan yang berlaku, jangan sampai melanggar.

“Lalu harus mengutamaan keuntungan PHL. Regulasi merupakan hal terpenting, sebagaimana kesepakatan awal, kenaikan gaji PHL menjadi Rp 2.900.000 kemudian dipotong Rp 100.000 untuk asuransi, manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan PHL,” imbuhnya.

Paparan ini juga diikuti oleh Asisten Administrasi Umum, Darlan; Kepala BKPSDM, Sahirman; Inspektur Prov.Kep.Babel, Susanto; Kepala Bakuda Prov.Kep. Babel Ferry Apriyanto; Kepala Disnakertrans Prov.Kep. Babel Harrie Patriadi, Kepala Biro Hukum Setda Babel, Maskupal. (BBR)


Penulis : Dinas Kominfo Babel

Editor   : Kasmir