Gubernur Ingin Beri Bantuan Sosial, DPRD Minta Pergub

kasmirudin
Gubernur Ingin Beri Bantuan Sosial, DPRD Minta Pergub
Didit Srigusjaya. (Foto: Diko Subadya)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendukung rencana Pemerintah Provinsi Babel memberikan bantuan sosial Kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, namun perlu payung hukum sebelum hal tersebut direalisasikan.

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD, Didit Srigusjaya yang mengatakan perlunya peraturan gubernur yang mengatur hal tersebut.

"Silahkan niat baik gubernur memberikan bantuan sosial, tapi harus ada pergubnya dulu. Karena  bansos ini menggunakan uang negara, mungkin Gubernur sudah komentar sebelumnya tidak akan menyalurkan tapi kok berubah lagi. Kami minta ini benar-benar dikaji, artinya biar tak salah di mata hukum," katanya kepada awak media, Selasa (30/6/2020).

"Buat peraturan gubernur dulu, jadi klasifikasinya apa saja untuk menerima bantuan ini. Jangan kita langsung menyerahkan tiba-tiba nanti ada masalah hukum. Kedua betul bahwa datanya harus lengkap itu yang kita pikirkan juga," tambahnya.

Terkait dengan sejumlah kabupaten yang dikabarkan tidak mau menerima bantuan tersebut, Didit menilai hal ini disebabkan juga karena aturan pergub belum ada.

"Mereka bukan tidak mau, jujur mereka mungkin merasa belum ada kejelelasan mengenai aturan Gubernur ini terkait hal tersebut. Seharusnya gubernur buat Pergub dulu," ujarnya.

Dijelaskan Didit, Pergub ini dibuat untuk memantapkan siapa-siapa yang berhak menerima BLT provinsi ini, apa saja kualifikasi penerima. Apalagi hal ini juga sudah dikoordinasikannya dengan yudikatif terkait perlunya pergub.

"Misalnya untuk mandapatkan BLT dari pusat harus sesuai aturan Kemendes, kok tiba-tiba ini kita mau menyalurkan tanpa dasar hukum. Silahkan beri bantuan tapi buat pergub dulu. Nama-namanya siapa, baru di SK-kan baru kita anggarkan. Jangan anggrannya dulu baru program, kita ngeri sedap juga, maaf jangan sampai habis corona ada masalah hukum DPRD yang dipanggil. Yang jelas kita minta secepat mungkin pergub diajukan, sehingga bantuan dapat segera disalurkan. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan keuangan kita, karena defisit saat ini sudah menyentuh Rp 550 miliar," pungkasnya. (BBR)


Laporan: Diko Subadya

Editor:    Kasmir