HGU Dua Perusahaan Sawit Terancam Tak diperpanjang, Ini Penyebabnya

kasmirudin
HGU Dua Perusahaan Sawit Terancam Tak diperpanjang, Ini Penyebabnya
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengungkapkan akan segera menyurati gubernur Babel dan bupati Beltim untuk tidak menyetujui jika PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada hendak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU).

"DPRD serta eksekutif akan menjadwalkan pertemuan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," kata Didit usai audiensi terkait perpanjangan HGU dua perusahaan tersebut di ruang Banmus Kantor DPRD Babel, Selasa (9/7/2019).

Dalam pertemuan tersebut, DPRD mengusulkan nantinya saat pengukuran ulang oleh pihak perusahaan harus melibatkan BPN dan masyarakat Kabupaten Beltim. Sehingga semua tahu berapa luas kawasan tersebut.

“Kita sudah dapat dukungan BPN yang telah memberi support pada masyarakat,  karena BPN juga bantu untuk tidak mengeluarkan HGU jika aspirasi masyarakat tidak terpenuhi. Saya berharap agar gubernur dan BPN sama-sama konsisten, karena ini menyangkut hajat masyarakat," ujarnya.

Selain itu, terkait HGU dua perusahaan tersebut pada tahun 2017 lalu, ia dengan bupati Beltim sudah ke BPN Pusat untuk menyampaikan masalah tersebut.

"Kita sudah dengar penjelasan dari berbagai pihak dan alhamdulillah ada suatu penjelasan serta kesepakatan, baik itu Bupati Beltim, Gubernur dan DPRD Babel," ucapnya.

Didit menyebutkan, eksekutif dalam hal ini gubernur dan bupati Beltim diminta untuk tidak meneruskan usulan perpanjangan dari pihak perusahaan.

"Kita meminta agar tidak meneruskan usulan perpanjangan dari pihak perusahaan. BPN juga alhamdulillah akan respon itu. Maka inti permasalahan sekarang ini, kita harus lihat dasar hukumnya apa?" ucapnya.

Menurut Didit, yang tidak memiliki etikat baik untuk menyelesailan permasalahan tersebut adalah pihak perusahaan bukan masyarakatnya.

"Kalau saya lihat intinya yang tidak punya niat baik utk menyelesaikan permasalahan ini bukan masyarakat, tapi pihak perusahaan," ungkap Didit.

"Insya Allah minggu depan kita akan segera ke BKPM maupun Pertanahan Nasional bersama wakil gubernur Babel, bupati  Beltim untuk sama - sama menyampaikan usulan ini. Kalau usulan rekomendasi tidak diteruskan oleh gubernur dan bupati saya rasa pusat juga tidak berani melakukan itu. Tinggal ada atau tidak niat baik dari pada pusat untuk membantu aspirasi masyarakat ini," tambahnya.

Sementara, salah satu perwakilan APDESI Beltim, Guna Hendra Jaya mengatakan, dua perusahaan tersebut tidak mau menyediakan lahan 20 persen untuk plasma dalam HGU.

"Untuk itu tujuan kita ke DPRD Babel ini, memohon kepada pemerintah provinsi dan DPRD Babel, menyelesaikan masalah ini, dan meminta pengukuran ulang atas luas HGU perusahaan," harap Hendra. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review