IJTI Berikan Tips dan Trik Hadapi Media ke Gubernur Babel

kasmirudin
IJTI Berikan Tips dan Trik Hadapi Media ke Gubernur Babel
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bersama Ketua DPD KNPI Bangka Belitung, M. Irham saat berkunjung ke IJTI Pusat di Sekretariat IJTI pusat di Kompleks Gedung Dewan Pers, Selasa (14/7/2020). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, BABELREVIEW.CO.ID -- Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI) yang diwakili oleh Sekjen Indria Purnamahadi, Ketua Bidang Kesra Rijanto Witjaksono, Wasekjen Wahyu Triyogo dan sejumlah fungsionaris lain, menerima kunjungan Gubernur Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bersama Ketua DPD KNPI Bangka Belitung, M. Irham di Sekretariat IJTI pusat di Kompleks  Gedung Dewan Pers, Selasa (14/7/2020).

Dalam dialog silaturahmi tersebut, Gubernur Erzaldi Rosman menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki pola komunikasi dan kehumasan di lingkungan Pemprov Babel, agar dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dan dapat menjadi mitra yang harmonis dengan media massa.

"Saya akui, masih banyak pranata humas hingga kepala OPD yang masih gagap ketika harus berhadapan dengan media. Bahkan, masih ada saja kepala dinas dan humas yang takut diwawancara wartawan, terutama doorstop. Bisa nggak IJTI ini memberikan semacam pelatihan atau apalah, agar pranata humas dan kepala dinas kami berani dan tahu cara menghadapi wartawan," kata Erzaldi.

Menurut Erzaldi, ini nggak bagus untuk kemajuan daerah. Jangankan dipahami, bisa-bisa informasi yang ingin disampaikan tidak pernah sampai. I

“Ini harus diperbaiki, apalagi banyak juga wartawan justru menanyakan sesuatu yang sebetulnya terlalu sepele dan tidak memiliki manfaat jika dipublikasikan," tukasnya.

Menanggapi hal itu, Sekjen IJTI Indria Purnamahadi menyebutkan, sebagai garda terdepan penyebarluasan informasi kedinasan, humas harus memahami tehnik komunikasi yang baik dan harus selalu siap untuk dikonfirmasi setiap saat, bahkan di saat belum sepenuhnya mendapat data tentang informasi yang ditanyakan oleh wartawan. Humas yang baik seharusnya memiliki inisiatif untuk menginisiasi secepat mungkin saat terjadi peristiwa, agar informasi tersebut tidak bias dan liar saat diterima publik.

 "Humas harus cekatan mengkonfirmasi sebuah kejadian sebelum viral dan menimbulkan persepsi liar," kata Indria.

Dijelaskan oleh Indria, yang banyak terjadi saat ini, humas terkesan ingin agar wartawan membuat berita sesuai keinginan institusi atau pribadi humas itu sendiri. Padahal perspektif atau angle yang ingin diberitakan oleh wartawan sangat mungkin berbeda dari itu.

"Apa pun dan kapan pun wartawan wawancara, harus dijawab dengan elegan dan tehnik yang dapat dipelajari. Sehingga walaupun sebenarnya konfirmasi yang diberikan sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan, namun tidak menimbulkan kesan menutup-nutupi, " papar Indria.

Ketua Bidang Kesra IJTI, Rijanto Witjaksono menambahkan, IJTI siap membantu dengan cara memberikan pelatihan seperti apa yang diharapkan gubernur Babel, karena IJTI memang memiliki banyak ahli komunikasi yang juga berprofesi sebagai dosen.

"Hanya saja di masa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri, karena pelatihan tehnis tersebut membutuhkan pertemuan tatap muka. Namun bisa setidaknya diawali dengan pelatihan secara daring untuk hal-hal yang sifatnya umum, sambil mencari format yang aman dan sesuai protokol kesehatan untuk menggelar pelatihan tatap muka," ujarnya.

Sementara Ketua IJTI Pengda Bangka Belitung Joko Setyawanto yang ikut hadir mendampingi kunjungan gubernur menambahkan, terkait dampak dan manfaat berita, IJTI sebagai organisasi profesi kewartawanan sekaligus konstituen Dewan Pers sangat konsen dalam mengkampanyekan jurnalisme damai.

Azas manfaat dan dampak destruktif yang mungkin diakibatkan oleh sebuah pemberitaan menjadi salah satu pertimbangan terpenting di atas kebutuhan mengejar rating.

"Jurnalis televisi memiliki sedikitnya empat ketentuan yang harus ditaati, disana ada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Azas Jurnalisme Damai serta Pedoman Peliputan Ramah Anak plus Protokol Peliputan Covid-19. Seluruh aturan ini dibuat yang pada akhirnya untuk melindungi publik maupun pers itu sendiri," jelas Joko. (BBR)


Penulis : Irwan Aulia/Ril

Editor   : Kasmir

Sumber : IJTI Babel