Imbas Corona Bagi Pramuwisata Bangka Belitung

Ahada
Imbas Corona Bagi Pramuwisata Bangka Belitung
Yulius Tiranda SPd Analis Kebijakan Pertama Sekda Kabupaten Bangka Barat. (Ist)
Imbas Corona Bagi Pramuwisata Bangka Belitung
 
Oleh: Yulius Tiranda SPd
Analis Kebijakan Pertama Sekda Kabupaten Bangka Barat 
 
BABELREVIEW.CO.ID -  Dampak wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid 19 kini kian massif.  
Tidak hanya pekerja formal saja yang terkena dampak dirumahkan atau lebih buruk lagi di PHK oleh banyak perusahaan.
Namun sektor non formal dan informal pun mengalami kehilangan  penghasilan utama akibat physical distancing dan kebijakan work from home.
Salah satu pekerja informal yang saat ini mengalami pukulan paling telak akibat wabah  Covid 19 ini adalah para pramuwisata atau guide yang tergabung dalam organisasi profesi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). 
Berdasarkan data yang dihimpun oleh pengurus DPP  HPI Nasional, setidaknya ada sekitar 10.000 orang yang terdaftar di database DPP HPI Nasional.  
Sedangkan untuk anggota yang terdaftar di DPD HPI Bangka Belitung sendiri, ada sekitar 150  orang yang terdaftar sebagai pramuwisata legal di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang penghasilan terbesar keduanya adalah sektor pariwisata kini belum mampu menjaga eksistensi para pramuwisata yang notabene adalah  ujung tombak keberhasilan sebuah pariwisata. 
Para pramuwisata ini banyak yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan akses keluar dan masuk para wisatawan lokal maupun  mancanegara yang ingin menikmati keindahan alam negeri laskar pelangi ini.
Akibatnya, banyak dari pramuwisata tersebut beralih profesi menjadi penjual makanan atau pekerja ojek online  (ojol) untuk menutupi pengeluaran harian mereka.
Pemerintah sebagai regulator seolah-olah tidak melihat dan bahkan terkesan meniadaakan kehadiran para pramuwisata ini dengan tidak memberikan bantuan berupa akses  pekerjaan maupun bantuan-bantuan lainnya agar para pramuwisata ini tetap bertahan. 
Sementara keberadaan kartu prakerja yang digadang-gadang pemerintah pusat dipersiapkan untuk mendukung keberlangsungan para pekerja formal maupun informal dirasa kurang tepat sasaran dan tidak solutif.
Para pramuwisata hari ini lebih mengharapkan bantuan langsung tunai berupa sembako dan dana segar agar kebutuhan harian mereka terpenuhi, tanpa adanya  embel-embel ikut pelatihan berbasis daring, karena para pramuwisata ini sudah mendapatkan  sertifikat pelatihan dan uji kompetensi sebagai seorang profesional.
Sebagai informasi, saat ini di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) dan 5 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Himpunan Pramuwisata  Indonesia Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun Kabupaten/Kota yang sudah memiliki pengurus cabang adalah DPC HPI Kota Pangkalpinang, DPC HPI Kabupaten Bangka, DPC HPI Kabupaten  Bangka Barat, DPC HPI Kabupaten Belitung dan DPC HPI Kabupaten Belitung Timur.
 
SARAN KEBIJAKAN

Program Kartu Prakerja sejatinya adalah diperuntukkan bagi para pekera yang  diPHK/dirumahkan, para pengusaha UMKM yang terdampak Covid 19, serta para pengangguran  yang belum mendapatkan pekerjaan akibat kurangnya skill yang dimiliki.
Sedangkan bagi para  pramuwisata, keberadaan kartu prakerja justru membuat mereka bertambah sulit karena untuk  mengakses kartu tersebut mereka harus menyiapkan paket data. 
Sedangkan pemasukan tidak  ada dan kebutuhan lainnya juga makin bertambah.
Solusi yang coba penulis tawarkan kepada pemerintah khususnya Bapak Gubernur  Kepulauan Bangka Belitung dan para Bupati/Walikota se-Bangka Belitung agar ujung tombak pariwisata ini tidak punah adalah dengan:
1. Memberikan fasilitas pinjaman lunak dengan bunga 6% (seperti layaknya Kredit Usaha  Rakyat) bagi para pramuwisata yang terdaftar di DPD HPI Bangka Belitung;
2. Memberikan bantuan akses pekerjaan yang dapat menambah penghasilan para  pramuwisata, seperti menjadi relawan atau tenaga kontrak di pemerintah daerah;
3. Memberikan bantuan langsung tunai selama Covid 19 berlangsung, melalui organisasi  profesi DPD HPI Bangka Belitung dan DPC HPI Kabupaten/Kota yang ada;
4. Realokasi anggaran DAK Kementerian Pariwisata untuk peningkatan Sumber Daya Manusia  bagi para pekerja informal seperti pramuwisata, supir bus pariwisata, pelaku usaha UMKM  dan pengusaha hotel dan restoran yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Demikianlah, semoga tulisan ini menjadi saran kebijakan bagi para pemangku kepentingan  sehingga dapat merumuskan beberapa solusi yang dapat mendukung eksistensi para  pramuwisata di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Amin ya robbal ‘alami. (*)
 
*)Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Perwakilan Bangka Barat