Informasi Publik Covid-19 adalah Hak Masyarakat, PPID Wajib Melayani

Ahada
Informasi Publik Covid-19 adalah Hak Masyarakat, PPID Wajib Melayani
Ketua Komisi Informasi Babel, Syawaludin

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Dalam menghadapi Pandemic Covid-19, peran Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama baik di Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan perlu memaksimalkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Transparansi dan akuntabiltas  dalam keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Utama perlu mengintegrasikan secara transparansi semua informasi terkait covid-19 secara maksimal.

"Mulai dari tracking dan tracingnya sebagai informasi serta merta dan tetap menempatkan data pasien sebagai informasi yang dikecualikan," Ketua Komisi Informasi Babel, Syawaludin, Rabu (13/5/2020).

Demikian juga mengenai Bantuan sosial kepada masyarakat, menurut Syawaludin perlu adanya keterbukaan anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan covid-19.

Selain itu juga perlu diinformasikan, data-data penerima jaringan pengaman sosial, seperti PKH, BPNP, BLT Dana Desa, BLT kementerian/Kemensos, BLT APBD, sembako APBN/APBD.

"Harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat, tidak ada yang ditutupi. Semua data itu ditempelkan atau  diumumkan melalui website PPID. Kami melihat peran  ini yang  belum maksimal dilakukan oleh PPID, baik Propinsi Kabupaten/Kota maupun Desa, wajar saat krisis seperti ini sering terjadi  kesimpangsiuran informasi, apalagi era sekarang semua orang bisa memberikan informasi di media sosial, apakah itu benar atau tidak menyesatkan mereka, mereka tidak peduli," jelasnya.

Disinilah Peran PPID untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap temuan data informasi yang tidak valid.

Masyarakat mempertanyakan bagaimana berbagai pihak bisa memberikan solusi? Jika persoalan utamanya tidak diketahui publik secara utuh. 

Menurut Syawal, KI Babel terus mendorong Gubernur, Bupati/walikota untuk memfungsikan PPID sebagai Lembaga yang menjadi pusat informasi bagi publik terkait covid-19 sesuai UU No 14 Tahun 2008 dan mendorong melakukan pelayanan informasi sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2010.

"PPID harus melakukan keterbukaan informasi secara terbuka, cepat dan akurat. Data bukan hanya angka-angka statistic, tetapi juga  terkait dengan kebijakan  lain yang diperlukan pihak dalam penanganan covid 19," ujarnya.

Selain itu, KI juga mendorong perlunya peningkatan kemamppuan komunikasi di kalangan para pejabat publik, terutama  terkait dengan tanggapan dan statemen dinamika  dalam penanganan covid, jangan sampai statemen dapat memperkeruh suana.

Perlulah adanya  koordinasi yang baik antar Lembaga dan pejabat publik.

Syawal mengingatkan jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan informasi tersebut, informasinya tidak tersedia, dan akhirnya berujung pada gugatan sengketa informasi di Komisi Informasi.

Sedangkan bagi masyarakat, Syawal berpesan silahkan jangan ragu untuk mendapatkan informasi publik kepada Badan Publik terkait covid-19, karena hak memperoleh informasi ini adalah hak publik yang dilindungi UU, sedangkan kepada PPID jangan ragu memberikan informasi publik kepada masyarakat.

Jangan sampai informasi publik didahulukan  informasi dari netizen yang sebenarnya perlu diuji Kembali, Misalnya  mengenai data penyaluran  BLT saja masih dicurigai publik, tidak tepat sasaran, belum lagi soal mengenai pasien, dan hal ini dilatarbelakangi oleh kurang transparannya didalam tata kelola informasi publik.

Walaupun pada dasarnya kita  menyadari pemerintah pusat hingga ke daerah bahkan hingga sampai ke tingkat Desa/Kelurahan bahwan RT, telah dan sedang bekerja keras untuk melawan pandemic covid-19 yang masih melanda bangsa.

Namun demikian, apa yang telah dilakukan ini masih disoroti banyak pihak terhadap   adanya  kekurangan transparan pemerintah dalam pengelolaan covid-19 yang  perlu diperbaiki.

“Jangan biarkan masyarakat tersesat karena informasi Hoak, karena Informasi itu adalah hak publik yang tidak saat pandemic saja disediakan, pada saat ini masyarakat lebih aktif membutuhkan informasi dari Pemerintah," tukasnya. (*/BBR)

Laporan:@hada