Ini 17 Rekomendasi DPRD Babel untuk LKPJ Gubernur Babel Tahun Anggaran 2020

Kasmirudin
Ini 17 Rekomendasi DPRD Babel untuk LKPJ Gubernur Babel Tahun Anggaran 2020

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyampaikan 17 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Babel, terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawababan (LKPJ) Gubernur Babel Tahun Anggaran 2020.

Rekomendasi tersebut dibacakan Sekeretaris Dewan DPRD Babel, Haris dalam rapat paripurna DPRD Babel, Kamis (29/4/2021).

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengatakan, rekomendasi tersebut didapat setelah melalui beberapa pertemuan dengan komisi dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan.
 
“Dari hasil rapat pertemuan dan kujungan yang dilakukan, ada 17 rekomendasi catatan pemerintah untuk ditindak lanjut. Tadi  Gubernur dalam sambutannya juga telah memerintahkan Sekda untuk sesegera mungkin menindaklanjuti rekomendasi ini,” katanya.

Berikut 17 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Babel Tahun Anggaran 2020:

1. BKPSDM

a. Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dianggarkan untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 100 orang, hanya terealisasi 5 orang saja. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat secara cermat, teliti dan rasional dalam penyusunan perencanaan anggaran khususnya pengadaan ASN, sehingga di masa yang akan datang, anggaran yang telah dialokasikan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

b. Agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di dalam penempatan pegawai, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan bidang dan keahlian dari pegawai tersebut.

2. DINAS KOMINFO

Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government yang dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi pendukung, yang hanya terserap sebesar 65,67% karena waktu pembuatan aplikasi yang tidak mencukupi. DPRD merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Kominfo agar dapat memperhatikan mekanisme dan jangka waktu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud secara detail sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan output yang maksimal serta tidak menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang besar.

  • Halaman
  • 1
  • 2
  • 3