Ini Faktor Ditetapkannya PPKM di Babel

Kasmirudin
Ini Faktor Ditetapkannya PPKM di Babel
Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman bersama dengan Kapolda Babel, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat tampil dalam program acara Dialog 21 yang disiarkan langsung oleh Stasiun TVRI Kepulauan Bangka Belitung, Senin (26/7/21). (ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Sebagai bagian dari pemangku kebijakan diakui Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, terkait penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 di Babel karena dipengaruhi sejumlah faktor.

“Tentunya pemerintah memutuskan status ini tidak serta merta disebabkan kasus terpapar dengan positivity rate yang semakin tinggi dan beberapa faktor lainnya,” kata Erzaldi

Selain berdasarkan data pasien (positivity rate) yang dirawat di rumah sakit, dibandingkan juga dengan ketersediaan fasilitas rumah sakit seperti keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR).

Kekhawatiran beberapa waktu terakhir sejak diberlakukannya PPKM Jawa-Bali, akhirnya juga harus dialami Provinsi Bangka Belitung, melalui Inmendagri RI Nomor 25 Tahun 2021 ditetapkan 3 dari 7 Kabupaten/Kota di Babel harus menerapkan PPKM level 4, yaitu Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur, sisanya menerapkan PPKM level 3.

Sejak beberapa hari terakhir, telah disampaikan Pemprov Babel bahwa akan ada bidang-bidang atau sektor-sektor yang harus dilakukan pembatasan signifikan.

Terpenting bagi Gubernur Erzaldi, bagaimana status level by level turun terus melandai. Menurutnya, tentu ini menjadi petunjuk bagi kita semua khususnya masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk  menetapkan prokes sesuai ketentuan PPKM daerah berdasarkan aturan dari pemerintah pusat.

Perbedaan dalam penerapan level 3 dan level 4, Gubernur Erzaldi menjelaskan untuk penanganan, prokesnya hampir sama. Yang membedakan adalah keharusan keterisian tempat tidur (BOR) dan ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) serta positivity rate.

Kesamaannya antara level 3 dan level 4 banyak, seperti operasional pasar, kantor dan beberapa hal lain yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/697/BPBD/2021 tentang pemberlakuan PPKM Mikro pada wilayah level 3 dan level 4 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Tetapi pemerintah daerah bersama forkopimda membuat kebijakan bagi daerah mengerjakan relaksasi, selama tidak kebablasan,” ungkapnya.

Kapolda Babel, Irjen Pol Anang Syarifudin mengatakan hal serupa, pihak aparat secara masif memback-up untuk pemerintah daerah.

“Idealnya dalam suatu penertiban ada tindakan khusus, tetapi dilaksanakan serasi dan sejalan agar akhirnya nanti diharapkan  Covid berakhir,” ungkapnya.

"Masyarakat sudah lelah, sanksi bukan hal utama," tegas Irjen Pol Anang.

Untuk penertiban masyarakat dalam penerapan prokes tentu akan sangat ketat, tetapi jika bersifat provokatif langsung atau melalui media sosial dan lainnya, tentunya menjadi hal utama yang harus diluruskan. (BBR)


Penulis: Diskominfo Babel

Editor  : Kasmir