Inilah Enam Poin Kesepakatan Tuntutan Delapan Desa dengan PT GML

Irwan
Inilah Enam Poin Kesepakatan Tuntutan Delapan Desa dengan PT GML

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat pengaduan masyarakat dari delapan desa terkait tuntutan kepada PT Gunung Maras Lestari (PT GML) atas kemitraan membangun kebun plasma dan kesejahteraan masyarakat serta tumpang tindih kepemilikan lahan, Kamis (17/6/2021) di Ruang OR Kantor Bupati Bangka.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPD RI, Sekda Bangka, perwakilan Pemprov Babel, Direktur Utama PT GML, perwakilan PT Timah, perwakilan 3 Camat, dan delapan kepala desa.

Dalam pertemuan tersebut diputuskan enam poin kesepakatan, yakni:

1.    PT GML bersepakat untuk membangun kemitraan dengan masyarakat (kebun plasma), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta penyerapan tenaga kerja lokal. 

2.    Pemkab Bangka akan mengagendakan kembali pertemuan bersama dengan PT GML dan perwakilan masyarakat terdampakterdampak selambat-lambatnya 30 hari setelah rapat ini dilaksanakan dan akan mempertajam kembali kesepakatan dalam rapat koordinasi pada tanggal 8 Juni 2021 yang lalu khusus terkait hal-hal berikut.
a.    Rencana pelaksanaan program kebun plasma khususnya permasalahan penyediaan lahan dan jumpah desa yang terdampak.
b.    Jumlah tenaga kerja skill atau dan non skill di delapan desa terdampak yang akan direkrut oleh PT GML.
c.    Rencana alokasi anggaran dan bentuk program CSR.

3.    Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait indikasi tumpang tindih lahan PT GML dengan kawasan hutan dan PT Timah dalam kurun waktu 30 hari setelah rapat hari ini dilaksanakan.

4.    Perwakilan masyarakat dari delapan desa akan membuat surat pernyataan terkait komitmen dalam menyediakan tenaga kerja lokal dan akan ditindaklanjuti oleh PT GML dalam bentuk penerimaan tenaga kerja lokal.

5.    PT GML berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawan sosial dan lingkungan perusahaan yaitu sebesar 1 persen sampai dengan 2 persen dari keuntungan bersih perusahaan sesuai Peraturan Daerah Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012.

6.    Pemkab Bangka berkomitmen untuk mengawasi alokasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh PT GML maupun perusahaan lainnya (PT FAL dan PT THEP) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Kepala Desa Bukit Layang Andry mengungkapkan kepuasannya atas kesepakatan yang diputuskan. Apalagi dari pihak perusahaan PT GML telah mengesampingkan ego sehingga mendapatkan titik temu, baik itu terkait tumpang tindih lahan, penyerapan tenaga kerja, kebun plasma dan lainnya.

"Harapan kami pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bisa memfasilitasi atau melaksanakan kesimpulan dari rapat ini. Karena yakinlah negara ada karena ada rakyat, desa ada karena ada masyarakat asal kita bisa mengesampingkan ego masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Andry.

Ia juga yakin pihak perusahaan PT GML akan menjalankan kewajiban memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. "Harapan kami Pemerintah Provinsi sesuai jadwal 30 hari segera membentuk tim, melibatkan kami dan segera kita bahas ini agar selesai tuntas," harapnya. (BBR)


Penulis: Irwan