BABELREVIEW.CO.ID – Bayangkan Anda menjadi pengawas ujian, tetapi ruang ujiannya dikendalikan oleh peserta yang Anda awasi. Anda tahu ada kecurangan, tetapi kewenangan anda terbatas untuk menegur, apalagi untuk menindak. Kira-kira seperti itulah posisi Inspektorat Daerah hari ini, diharapkan mengawasi jalannya birokrasi, namun secara struktural justru masih berada di bawah kendali pihak yang diawasinya sendiri.
Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta inspektorat daerah untuk aktif mengawal program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Seruan itu penting, karena memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan internal. Namun di balik idealisme itu, muncul pertanyaan mendasar yaitu bagaimana Inspektorat bisa efektif mengawasi jika ia masih terjebak dalam struktur birokrasi yang belum sepenuhnya independen?
Pengawas yang Tak Sepenuhnya Merdeka
Dalam teori tata kelola pemerintahan modern, pengawasan internal merupakan elemen kunci dari reformasi birokrasi. Inspektorat seharusnya berperan sebagai “penjaga integritas” sistem administrasi publik yaitu memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik dilakukan secara transparan, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Namun dalam praktiknya, Inspektorat sering kehilangan taring. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah hingga kini masih menjadi bagian dari perangkat daerah yang berada di bawah tanggung jawab kepala daerah. Konsekuensinya, ruang gerak Inspektorat menjadi terbatas. Rekomendasi pengawasan kerap berhenti di level administratif, terutama ketika temuan menyentuh kepentingan politik kepala daerah. Kondisi ini melemahkan fungsi koreksi pengawasan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi.
Situasi ini menjadikan pengawasan internal berubah menjadi seremonial administratif, esensi akuntabilitas pun memudar. Banyak temuan berakhir sebagai dokumen tanpa makna. Dalam kerangka reformasi birokrasi, ini menjadi sebuah paradoks karena sistem pengawasan akan kehilangan daya korektifnya ketika birokrasi yang diawasi sekaligus menjadi pengawasnya sendiri.
Reformasi Birokrasi: Mengubah Struktur dan Budaya
Reformasi birokrasi bukan hanya soal memangkas prosedur atau mempercepat pelayanan, tetapi juga menata ulang sistem pengawasan. Selama Inspektorat masih terikat secara struktural di bawah kepala daerah, sulit berharap mereka bisa berperan sebagai penjaga netralitas birokrasi.
Pemerintah perlu menata ulang posisi Inspektorat agar memiliki garis koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, tanpa intervensi politik lokal. Independen bukan berarti liar, tetapi bebas dari tekanan kepentingan. Langkah ini sejalan dengan arah Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025, yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang modern.
Selain reformasi struktural, penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat juga menjadi agenda penting. Penerapan pengawasan berbasis risiko, digitalisasi proses pengawasan, serta penguatan etika dan profesionalitas aparatur harus menjadi bagian integral dari transformasi kelembagaan. Sebab, birokrasi yang bersih hanya dapat terwujud melalui kinerja pengawas yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap nilai akuntabilitas publik.
Kolaborasi dan Keterbukaan: Nafas Baru Reformasi
Namun, reformasi birokrasi sejati tidak mungkin tumbuh dalam ruang tertutup, ia membutuhkan partisipasi publik dan tekanan moral dari luar sistem agar perubahan benar-benar terjadi. Pengawasan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Inspektorat dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan publik, membuka ruang transparansi dan partisipasi.
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan melalui keterbukaan data, pelaporan publik, dan forum dialog, tentu akan memperkuat sistem pengawasan itu sendiri. Di sinilah letak esensi birokrasi modern yaitu bukan hanya soal kepatuhan pada aturan, melainkan kesediaan untuk diawasi dan dikritik oleh publik.
Inspektorat Sebagai Pilar Reformasi Birokrasi
Seruan Mendagri untuk memperkuat pengawasan daerah seharusnya dibaca sebagai momentum reformasi birokrasi yang lebih mendalam. Bukan sekadar instruksi teknis, tetapi sinyal bahwa pemerintah ingin menjadikan pengawasan sebagai inti dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Kita tidak butuh Inspektorat yang sekadar menyenangkan atasan, tetapi yang berani berbicara kebenaran dan berpihak pada kepentingan publik. Reformasi birokrasi sejati baru akan terwujud jika pengawasan internal menjadi independen, profesional, dan kolaboratif. Karena pada akhirnya, pengawasan yang kuat bukan hanya tentang mencegah terjadinya suatu penyimpangan, melainkan tentang memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali untuk kesejah
teraan rakyat sendiri.
