Jalan Panjang Geliat Pariwisata Babel, Dr Ibrahim Soroti Aspek Perencanaan

Ahada
Jalan Panjang Geliat Pariwisata Babel, Dr Ibrahim Soroti Aspek Perencanaan
Dr Ibrahim. (ist)

Jalan Panjang Geliat Pariwisata Babel
Dr Ibrahim Soroti Aspek Perencanaan


"Banyak inisiator kawasan wisata merasa kurang mendapatkan fasilitas memadai. Sementara dari sisi promosi mereka sering diikutkan sebagai bagian dari objek"
Dr Ibrahim
Analisi Pariwisata Babel 

 

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Bangka Belitung (UBB) yang juga analisis Pariwisata Babel, Dr Ibrahim menyampaikan pandangannya terhadap perkembangan wisata di Bangka Belitung.

Menurut Ibrahim, keinginan pemerintah daerah untuk mendorong sektor ekonomi alternatif dari pariwisata sepertinya masih akan berjalan panjang.

"Memang keinginan ini selalu diutarakan ke publik dan rangkaian pembicaraan tersebut sudah sering diungkapkan. Namun saya melihat bahwa komitmen ini masih terkendala pada konsistensi dukungan," katanya.

Ibrahim melihat dari hulu, bahwa pengembangan pariwisata belum menjadi fokus pada aspek perencanaan. Dalam dokumen RPJMD para kepala daerah, desain pengembangan pariwisata belum tergali secara utuh dan bahkan terkesan masih berdiri sendiri-sendiri.

Memang telah ada RIPDA, namun dokumen ini juga belum cukup ampuh menjadi referensi.

"Sebelum Covid menghantam sektor pariwisata, geliat itu memang dirasakan. Ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menjamurnya hotel dan penginapan baru, serta meningkatkan aktivitas pariwisata lainnya. Namun berdasarkan data riset yang kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, kita mendapatkan temuan yang mencengangkan," ungkapnya.

Dari riset tersebut, Ia membeberkan yang pertama adalah para praktisi pariwisata masih merasa didukung secara parsial. Dari sisi penguatan kapasitas memang sudah sering dilakukan pendampingan.

Namun dari sisi pendanaan, hal ini dirasakan masih belum optimal, terutama intervensi anggaran untuk fasilitas publik pada kawasan yang potensial.

"Banyak inisiator kawasan wisata merasa kurang mendapatkan fasilitas memadai. Sementara dari sisi promosi mereka sering diikutkan sebagai bagian dari objek," tuturnya.

Kemudian dari sisi legalisasi, banyak kawasan wisata yang justru dari sisi landasan hukum pengelolaannya belum difasilitasi. Pada lebih kurang 50 objek wisata yang diteliti, ditemukan fakta bahwa hanya lebih kurang 40 % diantaranya yang mengantongi dasar legalitas.

"Itupun beragam bentuknya, misalnya ada yang dengan SK pokdarwis saja, ada yang Perbub, ada yang SK kepala Desa, ada SK kepala dinas, dan hanya sedikit yang memang mendapatkan dukungan dari kementerian, juga sedikit berbentuk surat tanda ijin usaha. Hal ini menandakan bahwa aspek dukungan yuridis masih lemah sehingga peran pemerintah masih harus digenjot untuk menguatkan tata kelolanya," terang Ibrahim.

Akses transportasi jadi...

  • Halaman
  • 1
  • 2