Jelang Pemilukada 2020, Kepala Daerah Dilarang Melakukan Penggantian dan Mutasi Pejabat

kasmirudin
Jelang Pemilukada 2020, Kepala Daerah Dilarang Melakukan Penggantian dan Mutasi Pejabat
Bawaslu Bangka Tengah. (Foto: Istimewa)

KOBA, BABELREVIEW.CO.ID -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah, mengirimkan surat kepada bupati dan wakil bupati Bangka Tengah, terkait dengan ketentuan larangan penggantian dan mutasi pejabat daerah.

Hal tersebut disampaikan Robianto, Ketua Bawaslu Bangka Tengah pada Selasa (12/11/2019). Ia mengatakan surat tersebut berisikan imbauan kepada pimpinan eksekutif yang berkeinginan maju pada Pemilukada 2020.

"Surat tersebut bersifat imbauan kepada bupati dan wakil bupati sebagai petahana, yang hendak kembali maju dalam Pemilukada 2020," jelasnya.

Robianto meyampaikan, bagi petahana yang ingin maju lagi dalam Pemilukada tahun depan, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dilarang melakukan penggantian atau mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan masa akhir jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

"Larangan pergantian atau mutasi jabatan sudah jelas, semua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3)," terang Robianto.

Ia menuturkan, berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2020, penetapan calon ditetapkan oleh KPU pada tanggal 8 Juli 2020.

"Jika ditarik mundur ke belakang, mulai sejak tanggal 8 Januari 2020, petahana tidak boleh lagi melakukan mutasi atau penggantian pejabat daerah," jelasnya.

Robianto menegaskan, bahwa pihaknya melayangkan surat resmi tersebut sebagai imbauan untuk antisipasi dini. Agar petahana tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

"Terkait peraturan ini perlu kami sampaikan kepada petahana, untuk mengingatkan mereka agar menaatinya demi terciptanya Pilkada 2020 yang jujur dan adil," pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Faisal                                                      
Editor    : Kasmir
Sumber  :Babel Review