Keberadaan Alat Tangkap Trawl Perlu Perda Zonasi

Admin
Keberadaan Alat Tangkap Trawl Perlu Perda Zonasi
ilustrasi foto : (Net/Ist)

Kendati kapal Trawl atau pukat harimau ini sudah dilarang oleh pemerintah, namun masih ada sebagian kecil nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang bisa merusak sumber daya dan habitat ikan serta ekosistem laut ini. Menyikapi hal ini Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, M.Hidayat Hamami mengatakan alat tangkap trawl saat ini memang masih menjadi dilema di kalangan nelayan yang ada di Toboali Bangka Selatan, karena masih ada nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap trawl kendati sudah dilarang.

 "Jika merunut pada aturan yang berlaku jaring trawl memang sudah dilarang untuk digunakan, apalagi dengan instruksi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti jika ditemukan nelayan kecil menggunakan alat tangkap trawl ketika para pengawas melakukan patroli segera dilakukan penyitaan alat tangkap," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk penggunaan alat tangkap cantrang saat ini hanya boleh digunakan di laut Jawa, khusus untuk di laut Bangka tidak boleh menggunakan alat tangkap cantrang. "Untuk alat tangkap cantrang masih dapat digunakan, tapi tidak di laut Bangka hanya di Laut Jawa," jelasnya. Hingga saat ini Hidayat menuturkan, pihaknya memang kerap melakukan operasi di laut.

Meski begitu tujuan utama bukan untuk melakukan penangkapan melainkan untuk memberikan pembinaan bagi para nelayan sekaligus sosialisasi terkait pelarangan penggunaan alat tangkap trawl dan cantrang di wilayah perairan Bangka Belitung. "Kami berharap dengan pembinaan yang dilakukan bersama dinas terkait setiap kabupaten/ kota, kedepannya para nelayan dapat mengikuti aturan yang berlaku khususnya berkaitan mengenai larangan menggunakan jaring trawl," ungkap Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat menyampaikan, seandainya setelah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dan ternyata masih ditemui penggunaan jaring trawl yang dilakukan oleh nelayan yang sama saat melaut, langsung akan diproses hukum. "Jika seandainya nelayan yang sudah diberikan pembinaan dan sosialisasi, namun tetap tidak mengindahkannya hingga terjadi penggerebekan di laut saat melakukan operasi, kita akan melakukan proses hukum bagi nelayan tersebut," tandasnya.

Namun Hidayat menambahkan, pihaknya tetap melakukan pembinaan kepada nelayan. Agar kedepan nelayan-nelayan tersebut mengerti dan mulai menggunakan alat tangkap yang dilegalkan pemerintah. Polemik Nelayan Pendatang dan Lokal Dosen Budi Daya Perairan, Universitas Bangka Belitung (UBB) DR. Endang Bidayani mengatakan, polemik yang terjadi mengenai larangan penggunaan trawl oleh nelayan di Bangka Selatan yang mayoritas adalah nelayan pendatang.

Ia mengatakan, baru-baru ini pulang dari Toboali, melakukan pe nelitian mengenai permasalahan alat tangkap trawl yang masih digunakan nelayan di daerah itu. Menurut Endang, masalah yang terjadi di perairan Bangka Belitung saat ini, memang dikarenakan laut yang luas dan terbuka. Sehingga cukup sulit untuk dikontrol.

"Berkenaan dengan penegakan aturan di bidang perairan ini memang cukup sulit, mengingat luas laut dan personel keamanan kita terbatas. Sehingga penegakan aturan tersebut pun cukup sulit," jelasnya. Ia menjelaskan, penggunaan alat tangkap trawl yang mayoritas digunakan oleh nelayan pendatang, memang memunculkan khawatiran apalagi dilihat dari dampak penggunaan trawl ini, dapat mempengaruhi produktivitas para nelayan lokal.

"Memang menjadi masalah, karena yang dikhawatirkan nelayan lokal kebanyakan nelayan pendatang  masih menggunakan alat trawl yang memang selain menangkap ikanikan kecil dan merusak sumber daya alam kelautan. Penggunaan  jaring tersebut juga dapat merusak alat tangkap nelayan lainnya," ungkap Endang. Menurut Endang, permasalahan di perairan Bangka Selatan cukup kompleks, selain memang konflik antar nelayan yang ada disana sekarang juga penambangan cukup menjadi perhatian baru-baru ini. Apalagi di salah satu daerah di  Bangka Selatan juga sudah terjadi pembakaran TI apung oleh para nelayan setempat.

 “Memang penambangan itu memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap kehancuran ekosistem laut. Dengan hancurnya ekosistem laut yang ada para nelayan mengkhawatirkan bawah ikan-ikan yang menjadi produktivitas tangkap mereka menjadi menurun, untuk itu sikap tegas penolakan terhadap penambangan selalu mereka suarakan,” imbuhnya.

Perda Zonasi Harapan Baru Para Nelayan Dr.  Endang Bidayani mengapresiasi apa yang dilakukan  Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tentang rencana pembentukan peraturan daerah (Perda) Zonasi.  Menurut Endang Endang, dengan pembentukan Perda Zonasi ini dapat menjadi harapan bagi para nelayan atau pun juga penambang, agar ada aturan khusus mengenai wilayah laut yang mana yang boleh ditambang dan yang tidak serta wilayah yang menjadi wilayah pariwisata dan lain lain.

Agar  kedepannya tidak ada masalah lagi. "Perda Zonasi dapat menjadi solusi persoalan yang ada saat ini, baik itu mengenai pertambangan maupun kelautan. Sebab Perda Zonasi juga dapat meningkatkan pariwisata di Bangka, layaknya belitung. Karena dengan ada Perda Zonasi batas-batas laut akan mulai diatur, mana yang menjadi kawasan penambangan, kawasan tangkap Ikan para nelayan dan kawasan pariwisata,” tutupnya. (BBR)



Penulis : Diko
Editor   :Sanjay
Sumber :Babelreview