Kebijakan Lockdown, Yakin Siap?

kasmirudin
Kebijakan Lockdown, Yakin Siap?
Sellita.

PADA 30 Maret 2020, Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah dinyatakan sebagai zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini cukup mengejutkan masyarakat, karena sebelumnya Babel masih tergolong sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang bebas dari penyebaran Virus Corona.

Setiap negara memang memiliki kebijakan tertentu dalam penanganan penyebaran Covid-19. Berkaca kepada negara-negara maju yang mengambil kebijakan untuk lockdown, memang negara-negara tersebut sudah memiliki kesiapan baik dari sisi ekonomi maupun masyarakatnya.

Pemerintah juga tentunya memiliki andil besar dalam kebijakan lockdown yang diterapkan. Pemerintah di negara maju tentu terus mendukung masyarakat dalam sisi ekonomi. Sisi ekonomi lah yang menjadi acuan pertama ketika kebijakan ini harus diambil.

Rusia, sebagai negara berkembang telah mengambil kebijakan untuk lockdown dan menerapkan hukuman bagi yang melanggar kebijakan ini.

Akan tetapi, Pemerintah Rusia mengambil kebijakan ini dengan menjamin hidup masyarakatnya seperti memberi tunjangan bagi setiap warga lanjut usia.

Di negara Asia, Korea Selatan misalnya tidak memberlakukan kebijakan lockdown, akan tetapi memberlakukan tes massal untuk memperlambat laju epidemi corona.

Di Indonesia, beberapa daerah memang telah mengambil kebijakan lockdown. Padahal pemerintah pusat sendiri sampai saat ini belum mengambil kebijakan tersebut.

Lockdown sendiri berarti bahwa pemerintah harus mengunci sejumlah wilayah, dengan cara melarang warganya keluar dari rumah selama tidak ada kepentingan yang mendesak.

Apakah masyarakat Indonesia siap untuk dilakukan lockdown? Jawabannya adalah tidak semua lapisan masyarakat akan setuju dengan kebijakan ini dan tidak semua daerah siap untuk menerapkan kebijakan ini.

Memang dengan diterapkannya sistem lockdown dapat memperlambat laju penyebaran Covid-19, walaupun tidak mencegah 100%. Akan tetapi dampak jika dilakukan lockdown akan sangat dirasakan bagi masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan per-hari.

Dapat dikatakan bahwa perekonomian di Provinsi Bangka Belitung saat ini, dalam masa rentan dan ini berarti ekonomi daerah cenderung mengalami krisis.

Jika pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown daerah, maka pemerintah tentunya harus mempertimbangankan solusi dan dampak bagi perekonomian daerah.

Bagaimana dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah? Haruskah mereka melakukan panic buying akan tetapi tidak memiliki kesiapan ekonomi.

Apakah pemerintah siap untuk memberikan tunjangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Pro dan kontra akan kebijakan lockdown ini tentunya juga menjadi dilema bagi pemerintah setempat. Di sisi lain masalah yang muncul di daerah adalah kurangnya fasilitas yang memadai juga menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengambil tindakan.

Pada kasus ini, pemerintah seharusnya lebih peduli kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus melakukan komunikasi dan transparansi dengan pemerintah pusat akan situasi yang ada.

Kelengkapan APD  (alat pelindung diri) bagi tim kesehatan juga harus diperhatikan. Jika perlu, pemerintah setempat harus melakukan rapid test (tes massal) dengan alat yang memadai tanpa harus menunggu hasil dari pemerintah pusat.

Untuk saat ini, yang diperlukan adalah adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Dalam hal ini, masyarakat harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada dari pemerintah daerah.

Selain itu, yang harus diakukan dan diperhatikan oleh masyarakat adalah mawas diri dan kepedulian akan lingkungan sekitar agar tidak keluar rumah sehingga dapat memutus rantai penyebaran virus corona.

Pemerintah sendiri harus tegas dalam mengambil kebijakan bagi masyarakat yang melanggar aturan. (BBR)


Penulis : Sellita (Mahasiswi Bangka Selatan di Rusia)

Editor :   Kasmir

Sumber : -