Kejari Basel Terima SPDP Perkara Pemalsuan Tanda Tangan Pembebasan Lahan

Irwan
Kejari Basel Terima SPDP Perkara Pemalsuan Tanda Tangan Pembebasan Lahan
Kasi Pidum Kejari Bangka Selatan Denny

TOBOALI, BABELREVIEW.CO.ID -- Kasi Pidum Kejari Bangka Selatan Denny menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dokumen tanah di Desa Sadai, Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) oleh oknum pemdes.

Surat tersebut telah diterima kejaksaan dari pihak Polres Basel pada tanggal 25 Januari 2021 lalu.

"Dimana SPDP ini telah diinput datanya atau teregister dengan Pasal 263 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat," ungkap Denny, Rabu (17/2/2021).

Dikatakannya, sudah sejak 25 Januari lalu SPDP masuk dan sudah teregister atau terinput data terkait pasal 263 tentang pemalsuan tanda tangan surat dokumen. Namun  belum ada tersangka yang ditetapkan.

"Untuk poin pasal 263 yang disangkakan dalam perkara ini ialah ayat 1 yang berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau kepercayaan hutang," katanya.

Atau, tambah Denny, yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

"Karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Basel sudah menaikan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan surat dokumen sejak November 2020 lalu ke penyidikan.

Adapun pelapor yakni Umar warga Desa Sadai, Tukak Sadai. Umar melaporkan oknum Desa Sadai terkait pemalsuan tandatangan surat dokumen tanah, mengatasnamakan dirinya.

Atas hal inilah oknum desa diduga telah membebaskan lahan kepada pihak perusahaan swasta untuk dikelola jadi Kawasan Industri Sadai. (BBR)

Laporan: Andre

Editor: Irwan