BABELREVIEW.CO.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta manajemen pabrik ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) untuk menunda rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 280 pekerja. Pemerintah menegaskan agar perusahaan dan karyawan mengutamakan dialog bipartit guna mencari solusi terbaik.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, PHK sebaiknya menjadi pilihan terakhir dalam menghadapi dinamika industri dan tekanan pasar global.
“Kami minta kedua belah pihak mengedepankan dialog bipartit antara manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 karyawan,” ujarnya dikutip dair Antara, Jumat (7/11/2025).
Rencananya, pada akhir November 2025, sebanyak 280 dari total sekitar 2.800 karyawan MAS terancam kehilangan pekerjaan. Afriansyah berharap pihak swasta bisa mencari alternatif lain sebelum mengambil keputusan pemutusan kerja.
Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki perekonomian untuk menekan angka pengangguran di tengah tantangan global yang kian berat.
Afriansyah menambahkan, apabila perusahaan tetap harus melakukan penyesuaian tenaga kerja akibat tekanan ekonomi global, pemerintah menghormati kebijakan tersebut selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, ia mengapresiasi langkah positif manajemen Michelin yang siap mencabut surat PHK dan memulai kembali proses dialog bipartit bersama pekerja. Selain itu, perusahaan juga disebut bakal memberikan pelatihan bagi karyawan terdampak untuk memperkuat keterampilan kerja mereka.
“Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia,” kata Afriansyah.
Sementara itu, Presiden Direktur MAS, Igor Zyemit, menjelaskan bahwa langkah pengurangan karyawan merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang tengah bergejolak, termasuk dampak kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang menekan daya saing industri ban Indonesia.
Menurut Igor, dua tahun terakhir industri manufaktur ban di Indonesia menghadapi tekanan berat, termasuk bagi Michelin. Meski begitu, perusahaan berkomitmen menjaga kesejahteraan karyawan melalui berbagai langkah adaptasi.
“Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Namun penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin,” ujar Igor Zyemit.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS, Guntoro, berharap perusahaan segera mencabut surat PHK dan skorsing terhadap pekerja. Ia menilai perundingan mengenai pengurangan tenaga kerja seharusnya dilakukan setelah surat tersebut dibatalkan.
“Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja,” tegas Guntoro. (Sumber : Liputan6.com)
