Keterbukaan Informasi Publik "Hulu dari Good Governance"

kasmirudin
Keterbukaan Informasi Publik
Ibrahim. (Foto: Dok)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Good Governance atau tata laksana pemerintahan yang baik, masih menjadi tujuan pemerintah dan visi yang ingin dicapai untuk mewujudkan Iklim pemerintah yang baik.

Sejak reformasi dimulai, perombakan terhadap sistem pemerintahan pun dilakukan dengan landasan demokrasi yang bersih. Sehingga Good Governance merupakan hal mutlak yang perlu diterapkan pemerintah sebagai tanda bahwa pemerintahan tersebut amanah.

Ada beberapa kriteria untuk mewujudkan Good Governance salah satunya transparansi. Dewasa ini, transparansi suatu pemerintahan dapat dilihat dari keterbukaan Informasi publik yang mereka terapkan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bangka Belitung Ibrahim mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya adalah hulu dari Good Governance. Tapi, transparansi yang dimaksud tentu saja tidak hanya diartikan keterbukaan informasi berkenaan dengan anggaran, namun juga berkenaan dengan semua akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders yang berkenaan dengan urusan pelayanan publik.

"Selama ini ada kesan bahwa transparansi hanya dikaitkan dengan soal anggaran, padahal di luar itu, informasi yang dibutuhkan dimensinya sangat luas. Dengan keterbukaan informasi, kita bisa memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah dapat memperkaya fungsi control public terhadap jalannya pemerintahan," katanya kepada Babel Review.

Namun di luar itu, Ia menjelaskan tak semua Informasi dapat disampaikan kemasyarakatan dan ini juga perlu dipahami masyarakat. Karena tak sedikit pula informasi yang bersifat rahasia seperti mengenai pertahanan.

"Penting untuk dipahami bahwa tidak semua informasi dapat dibuka ke publik, antara lain menyangkut soal pertahanan, kekayaan negara berkenaan dengan sumber daya alam, dan beberapa item lain yang dikecualikan. Di luar itu, keterbukaan informasi menjadi sangat penting. Selama ini banyak yang berasumsi bahwa tidak semua informasi dapat dibuka karena menyangkut urusan rahasia Negara. Namun penting untuk diperhatikan bahwa definisi rahasia negara juga sudah diatur. Dalam konteks ini, baik publik maupun penyelenggara pelayanan publik perlu memahami mana yang rahasia negara dan mana yang bukan," jelasnya.

Berkaitan dengan indeks keterbukaan Informasi yang masih rendah di PPID kabupaten/kota di Bangka Belitung, Ibrahim mengatakan, langkah penilaian oleh Komisi Informasi (KI) tersebut perlu diapresiasi. Namun tak elok jika digunakan unttuk menghakimi.

"Insdeksasi yang dilakukan oleh KID saya kira penting, namun kita tidak boleh menghakimi. Saya kira indeks keterbukaan informasi adalah alat general check up, untuk memahami ada dimana posisi keterbukaan itu. Yang terpenting kemudian adalah bagaimana pemerintah memahami indeks itu untuk berbenah. Ini saya kira penting karena akan sangat terkait dengan pelayanan publik," ungkapnya.

" Saya memahami bahwa tinggi rendahnya sebuah indeks dari keterbukaan adalah soal proses untuk memahami bahwa keterbukaan adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan good governance. Saya kira term good governance ini dimensinya sangat luas dan hulunya adalah soal keterbukaan. Dengan keterbukaan, maka mekanisme control akan lebih mudah dilakukan," tambahnya.

Ibrahim mengungkapkan, Ia optimis dengan penilaian yang dilakukan KI dan diharapkan dapat jadi cermin bagi kota Pangkalpinang untuk dapat meningkatkan Indeks keterbukaan informasi guna mewujudkan Good Governance.

" Saya optimis bahwa dengan indeksasi yang dilakukan oleh KID bernilai positif untuk mendorong keterbukaan. Tentu kita tidak ingin menjustifikasi nilai rendah ini dengan bad governance, tapi justru menjadikannya sebagai alat komunikasi saya kira penting. Sebagai wilayah perkotaan dan aksesibel untuk semua orang,Pangkal Pinang yang saat ini berada di nilai rendah akan bertransformasi menjadi tinggi sejauh komitmen keterbukaan itu menjadi prinsip utama," pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review