Oleh: Intan Mahardika/ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Judi online telah menjadi salah satu masalah sosial yang paling mengkhawatirkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fenomena ini bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah hingga ke desa-desa, sekolah, bahkan lingkup keluarga. Menurut pendapat saya, maraknya judi online tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi digital yang semakin mudah diakses, ditambah lemahnya pengawasan dan minimnya edukasi hukum di masyarakat. Kondisi ini membuat generasi muda Babel berada pada posisi yang rentan, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial.
Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan yang jelas mengenai larangan perjudian, termasuk dalam bentuk daring, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE dan Pasal 303 KUHP. Namun menurut pandangan saya, keberadaan aturan tersebut belum memberikan efek jera yang signifikan di Bangka Belitung. Banyak pelaku, terutama remaja dan mahasiswa, tetap terjerat dalam praktik judi online tanpa takut akan sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di lapangan masih belum berjalan optimal, khususnya terkait deteksi, pencegahan, dan penindakan platform serta jaringan yang beroperasi di daerah ini.
Menurut pendapat saya, salah satu faktor penyebab tingginya kasus judi online di Babel adalah kemudahan akses terhadap aplikasi dan situs perjudian yang terus bermunculan. Banyak di antaranya beroperasi melalui jaringan server luar negeri sehingga sulit dilacak dan ditutup oleh aparat. Dari sudut pandang hukum, hal ini sebenarnya dapat ditindak melalui pemblokiran sistematis dan kerja sama lintas kementerian. Namun kenyataannya, upaya pemutusan akses masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga situs-situs judi online dapat muncul kembali dengan cepat.
Selain faktor akses, menurut saya aspek ekonomi keluarga juga berperan penting. Banyak kasus menunjukkan bahwa remaja dan pemuda di Babel terjebak judi online karena dorongan mencari uang cepat atau tekanan ekonomi. Secara hukum, kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan keluarga dan minimnya edukasi mengenai risiko hukum perjudian daring. Ketika remaja mengalami kerugian finansial, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik keluarga, kriminalitas, serta masalah psikologis yang serius.
Menurut pandangan saya, maraknya judi online juga berkaitan erat dengan lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat Bangka Belitung. Banyak orang tua tidak memahami bagaimana sistem judi online bekerja, sehingga tidak mampu memberikan pengawasan yang memadai kepada anak-anak mereka. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat berkewajiban melindungi anak dari kegiatan yang dapat merusak perkembangan mental dan moralnya. Jika literasi digital tidak ditingkatkan, maka kewajiban ini tidak dapat dijalankan secara maksimal.
Dari sudut pandang hak asasi manusia, menurut pendapat saya, judi online telah mengancam hak generasi muda Babel untuk mendapatkan lingkungan sosial yang aman dan sehat. Kerugian finansial, tekanan mental, hingga potensi eksploitasi digital merupakan bentuk ancaman terhadap hak tersebut. Negara seharusnya hadir melalui kebijakan yang lebih tegas dan terstruktur untuk memutus mata rantai perjudian daring, termasuk memperkuat peran Kominfo, kepolisian, serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berlapis.
Menurut saya, koordinasi antarinstansi juga menjadi masalah penting dalam pemberantasan judi online di Babel. Kewenangan dalam menangani kasus ini tidak hanya berada pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan dinas komunikasi, perbankan, dan lembaga pendidikan. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka upaya penanganan akan terus berada pada titik stagnan. Seharusnya ada mekanisme terpadu agar pelaporan, pemblokiran, dan penindakan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.
Selain penegakan hukum yang bersifat represif, menurut pendapat saya langkah pencegahan harus menjadi fokus utama. Pemerintah perlu memperkuat edukasi mengenai bahaya judi online, terutama kepada pelajar, mahasiswa, dan orang tua. Sekolah dan kampus harus dilibatkan dalam kampanye anti-judi daring melalui pendekatan hukum dan psikologi. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga mencegah generasi muda terjerat dalam praktik yang merugikan ini.
Sebagai tambahan, menurut saya pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang lebih terukur dalam menangani judi online, termasuk peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan terkait judi daring. Kebijakan ini penting agar penanganan tidak hanya terfokus pada pelaku, tetapi juga pada alur dana dan operator yang menjadi sumber masalah.
Pada akhirnya, pendapat saya menegaskan bahwa maraknya judi online di Bangka Belitung membutuhkan perhatian serius dari negara dan aparat penegak hukum. Generasi muda sebagai aset masa depan harus dilindungi dari praktik yang dapat merusak masa depan mereka. Jika penegakan hukum diperkuat, koordinasi antarinstansi ditingkatkan, dan edukasi publik diperluas, maka upaya pemberantasan judi online di Bangka Belitung akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
