Khusus UMKM Dapat Relaksasi Kredit, Jokowi Sebut Cicilan Ditangguhkan Setahun

Ahada
Khusus UMKM Dapat Relaksasi Kredit, Jokowi Sebut Cicilan Ditangguhkan Setahun
Presiden RI Joko Widodo. (Ist)
JAKARTA, BABELREVIEW.CO.ID -- Saat ini dunia usaha terpuruk, setelah lebih dari satu bulan ini wabah corona terus merebak hampir ke seluruh daerah di Indonesia.
Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan berbagai kemudahan kepada sejumlah sektor usaha maupun masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus corona (Covid-19).
Kemudahan ini diberikan kepala negara setelah mendengar berbagai keluhan dari kalangan pelaku usaha. Mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan supir taksi.
"Keluhan yang saya dengar dari tukang ojek, supir taksi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Seperti dilansir CNBC Indonesia, Jokowi menjelaskan untuk para tukang ojek, supir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit, akan diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama satu tahun ke depan.
"Sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun," kata Jokowi.
Khusus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar.
"Baik kredit perbankan maupun industri keuangan non bank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga," kata Jokowi.
Dalam waktu dekat, implementasi tambahan bantuan sosial dalam Kartu Sembako selama 6 bulan kepada 200.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun akan diluncurkan. Tak terkecuali, dengan implementasi Kartu Pra Kerja.
"Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama 6 bulan ke depan akan ditambah 50 ribu diterima 200 ribu per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp 4,5 triliun," katanya.
Presiden Jokowi menyatakan segera dimulai kartu pra kerja implementasi kartu pra kerja antisipasi para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet, anggaran disiapkan Rp 10 Triliun. (*/BBR)

Sumber: CNBC Indonesia