Komisi IV DPRD Babel Soroti Silpa Dinkes Capai Rp 34 Miliar, Ranto : Ganti Saja SDM yang Tak Mumpuni

diko subadya
Komisi IV DPRD Babel Soroti Silpa Dinkes Capai Rp 34 Miliar, Ranto : Ganti Saja SDM yang Tak Mumpuni
sekretaris Komisi IV DPRD Babel, Ranto Sendhu (Foto Ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID - Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung (Babel) menjadi sorotan DPRD Babel saat penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2019 pada Paripurna, Kamis (30/4/2020) lalu.

Pada Paripurna tersebut, Wakil ketua DPRD Babel, Hendra Apollo menyebutkan 22 rekomendasi untuk disikapi oleh Gubernur beserta jajarannya, salah satunya pencapaian kinerja kurang memuaskan Dinkes mengingat anggaran 2019 terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 34 miliar.

DPRD dalam rekomendasinya menyarankan agar dilakukan perbaikan sistem perencanaan pelaksanaan keuangan kegiatan agar Silpa tidak terjadi pada tahun yang akan datang. OPD terkait juga diminta untuk mengevaluasi pemberian program bantuan dan melakukan pembenahan tata kelola dan kriteria terhadap bantuan keuangan untuk program penggerak ekonomi mikro di desa terutama untuk melayani kebutuhan masyarakat desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi IV DPRD Babel yang merupakan mitra Dinkes Babel menyayangkan terjadinya Silpa tersebut, hal ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dilakukan.

Sekretaris Komisi IV Ranto Sendhu juga menyebutkan pihaknya menemukan ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target seperti yang diharapkan.

Lanjutnya, kedepan dengan beberapa rekomendasi Ia berharap semua kegiatan harus mencapi target tanpa ada Silpa yang besar.

"Harus ada juga koordinasi dengan Komisi IV agar kegiatan yang dijalankan bisa selaras dan sejalan. Kan sayang kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Susun benar-benar kegiatannya dan perencanaan yang matang. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan, apalagi dalam situasi sekarang ini harus benar-benar dalam penganggaran dan kegiatan yang dilakukan OPD," tukasnya.

Terkait Silpa yang besar itu, Ranto pun memahami hal ini bisa saja diakibatkan kekhwatiran para pelaksana di OPD terkait dalam hal penggunaaan anggaran. 

Menurutnya, asal tidak menimbulkan kerugian negara semuanya aman. Makanya setiap kegiatan itu harus ada payung hukum yang melindunginya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

" jika ternyata ada pelaksana atau orang-orang yang tak mampu melaksanakannya sebaiknya diganti saja dengan SDM yang mumpuni dan sesuai dengan bidangnya, agar tidak terjadi penyimpangan," terangnya.

Sementara, untuk kegiatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RSUP Provinsi dan RSJ sebenarnya sudah mencapai target, akan tetapi realisasinya belum 100 persen. "Itu dikarenakan adanya piutang dari pada BPJS yang belum dibayarkan ke rumah sakit," pungkasnya.(BBR)


Laporan Diko Subadya