Konflik Tambang Kuruk Pecah, Warga Ingin Aparat Tegas Bukan Hanya Imbauan

kasmirudin
Konflik Tambang Kuruk Pecah, Warga Ingin Aparat Tegas Bukan Hanya Imbauan
Konflik penambangan ilegal di Hutan Lindung Kuruk Dusun B 1 Lubuk Besar, hingga saat ini masih terus berlangsung. (Foto: Faisal)

LUBUK, BABELREVIEW.CO.ID -- Aktivitas tambang ilegal di Hutan Lindung (HL) Kuruk Dusun B 1 Lubuk Besar, hingga saat ini masih terus berlangsung. Bahkan, konflik antara penambang dengan warga yang menolak semakin menjadi dan tak kunjung selesai.

Imbauan berulang kali yang diberikan oleh aparat keamanan seakan dipandang sebelah mata, bahkan perjanjian tertulis oleh masyarakat dan penambang yang sempat dilaksanakan seperti tidak ada gunanya.

Musyawarah desa pun bahkan sudah pernah dilaksanakan sampai tiga kali, dengan hasil yang disepakati untuk tidak lagi melakukan penambangan illegal di kawasan Hutan Lindung Kuruk.

Namun, walau sudah disepakati bersama, masih saja para penambang membandel untuk melakukan aktivitas tambang di kawasan yang jelas dilarang tersebut. Sehingga menimbulkan satu pertanyaan besar dibenak masyarakat, apa yang membuat mereka masih berani untuk tetap melakukan aktifitas penambangan di area terlarang tersebut? Apakah ada oknum yang terlibat, sehingga sulit sekali ada tindakan tegas selain imbauan?

Hasil wawancara dengan Kapolda Babel Brigjen Pol Istiono pada tanggal 11 Maret 2019 lalu saat melaksanakan Safari Kamtibmas di Lubuk Besar, jelas akan menindak tegas para pelaku tambang yang menghantam kawasan HL. Namun sampai saat ini hanya berkali-kali imbauan yang diberikan, itupun seperti tak digubris oleh para penambang.

Andre, warga Lubuk Besar menyikapi persoalan ini dengan dilematis. Karena di satu sisi ini menyangkut masalah ekonomi warga, kemudian disisi yang lain ada aturan hukum yang tetap harus diterapkan.

"Saya melihat masalah ini banyak campur tangan "invisible hand", seperti tangan tak terlihat yang bermain di belakangnya. Untuk  menghilangkan opini seperti ini, maka penegakan hukum jadi cara utama. Polisi harus tegas terhadap aktifitas tambang ilegal ini, harus ada tindakan tegas bukan hanya berupa imbauan saja," jelasnya.

Ia mengatakan, kalau mekanisme hukum diterapkan bukan melihat pro dan kontra, melainkan melihat melanggar atau tidaknya.

"Kan sudah jelas, instruksi Kapolda Babel waktu ke Lubuk untuk menghentikan aktifitas di HL Kuruk. Jadi bawahannya tunggu apa lagi, kasih tindakan tegas, jangan imbauan terus menerus," tegasnya.

Andre menyarankan agar dibuat pos penjagaan di area HL Kuruk sampai konflik ini reda.

"Buat pos jaga dan patroli khusus di wilayah itu, yang kedua sikat habis oknum aparat yang menjadi tameng. Kalau kedua cara ini dilakukan, maka saya yakin masalah ini selesai,” pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Faisal  
Editor    : Kasmir
Sumber  : Babel Review