Konsep Membangun Kepercayaan Publik

Kasmirudin
Konsep Membangun Kepercayaan Publik
Kevin Sabri

DI era yang moderen ini kita ketahui banyak berita atau informasi yang tidak akurat bahkan banyak terjadinya hoax, sehingga  masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi yang memiliki sumber kebenaran. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat engan untuk percaya lagi terhadap informasi publik. Dengan hal ini biasanya informasi yang disampaikan tidak memiliki beberapa unsur, seperti siapa orang yang pertama menyebarkan informasi tersebut, dan informasi yang disampaikan tidak memiliki data keterangan yang jelas bahkan dapat dimanipulasi dengan semudah itu untuk membuat ketakutan pada masyarakat. Untuk memilah informasi publik yang memberikan kebenaran dan unsur yang baik, maka ini juga menjadikan tugas dan PR kita bersama sebagai pemuda dan pemudi bangsa, dalam melakukan hal-hal yang baik juga terkait informasi publik  yang super dubel dapat dipastikan kejelasan dan kebenarannya.

Jelimednya proses dari membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi publik dapat dikatakan seperti benang merah yang kusut. Artinya sulit untuk menyelesaikan persoalan ini agar bisa mengembalikan benang yang kusut tadi menjadi seperti semula. Karna banyak berbagai kalangan yang mengunakan akses media sosial untuk bahan mencari informasi, membuat informasi, menyebarkan informasi, seketika melihat dari wilayah provinsi kepulauan Bangka belitung itu sendiri bahkan seluruh dunia dapat kita akses terkait  informasi public tersebut. Dari berbagai isu-isu politik bahkan isu-isu kriminal sekaligus dapat kita temui di berbagai media, adapun isu yang melibatkan seluruh masyarakat seperti keresahan dalam kemiskinan, isu-isu yang baru hangat yang muncul seperti pengesahan undang-undang omnibuslow, yang dapat memicu pro dan kontra di kalangan warga dan isu virus corona yang banyak diperbincang dan banyak lagi informasi publik yang tersebar luas di kalangan masyarakat indonesia.

Pengertian dari informasi publik itu sendiri adalah sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat untuk menemukan informasi yang bersekala akurat agar terjalinnya proses penyampaian gerakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau seklompok orang, agar dapat memberikan kepercayaan public terhadap informasi yang di peroleh dari khalayak orang, kemudian dengan hal ini dapat membentuk konsep baru terhadap membangun kepercayaan public keseluruh dunia. Maka dengan hal ini penulis ingin memberikan gagasan baru terhadap bagaimana konsep dari membangun kepercayaan public tersebut, agar kita dapat mempercayai informasi itu kembali dan dapat memastikan bahwa informasi itu benar-benar dapat di percayai oleh kalangan masyarakat luas, dengan hal ini ada dua konsep yang menjadi acuan dan yang menjadi tawaran penulis terhadap tulisan ini, yaitu transparansi dan akuntabel yang menjadi acuan dalam konsep membangun kepercayaan public untuk mendapatkan informasi lebih yakin dan terpercaya.

Adapun Transparansi tersebut merupakan salah satu prinsip dalam good governance, bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. Transparansi informasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai pengawas pelaksanaan keterbukaan informasi, membuat pemerintah tidak memiliki alasan lagi untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan.  Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi pada instansinya.

Enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (Krina, 2003:19) yaitu: 11 1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program) 2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. 3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. 4. Laporan tahunan 5. Situs web atau media publikasi organisasi 6. Pedoman dalam penyebaran informasi, Pada poin ke-lima disebutkan bahwa pemakaian situs web merupakan salah satu wujud dari prinsip transparansi. Situs web pemerintah memberikan peluang besar bagi terciptanya inovasi dalam sektor pelayanan publik. Inovasi tersebut perlu didifusikan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Kemudian yang kedua adalah akuntabel merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Dan pertangungjawab suatu instansi public agar dapat menyampaikan informasi yang sbenarnya ada dan dapat di pertangungjawaban sesuai undang-undang keterbukaan infomasi publik. Maka dengan hal ini bisa menjadikan kepercayan masyarakat dalam membangun kepercayaan public di masa yang akan mendatang. Adapaun menurut para ahli yaitu Menurut Mahmudi, akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran-Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

  • Halaman
  • 1
  • 2