Kunker Komisi IV DPR RI, Bupati Algafry Sampaikan Penggunaan Hutan

Irwan
Kunker Komisi IV DPR RI, Bupati Algafry Sampaikan Penggunaan Hutan

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman hadir sekaligus memaparkan terkait kondisi penggunaan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah pada Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Kerja (PANJA) Komisi IV DPR RI yang diselenggarakan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII Pangkalpinang, Kamis (11/11/2021).

Kunker PANJA Komisi IV DPR RI mengenai Pengunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022 diawali dengan diskusi terkait Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan di Pulau Bangka serta peninjauan lokasi Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung, Sambunggiri, Desa Jurung dan diikuti sebanyak 16 Anggota Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, MKM.

Ketika ditemui, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan bahwa dalam paparannya sudah disampaikan kepada Komisi IV DPR RI juga Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kondisi kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

“Dalam dengar pendapat yang dilakukan tadi, disampaikan 57 persen kawasan hutan di Bangka Tengah saat ini sudah mulai terganggu, ada yang kritis, semi-kritis bahkan sangat kritis sehingga membutuhkan solusi terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut,” ucap Algafry.

Lebih lanjut, Algafry menambahkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sendiri sudah mengusulkan pemanfaatan lahan tersebut seperti Food Estate seperti peraturan kementerian serta menyuarakan terkait keberlanjutan pembuatan jalan dari Kecamatan Sungaiselan menuju Desa Tanjung Pura.

“Kami juga menyampaikan terkait keberlanjutan pembuatan jalan dari Desa Selan menuju Desa Tanjung Pura yang saat ini terhenti karena jalan ini dibangun untuk mempermudah serta menunjang akses bagi masyarakat,” terang orang nomor satu di Bangka Tengah ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini menyampaikan bahwa Kunker PANJA yang dilakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan, melihat langsung, mendapatkan informasi langsung terkait apa yang terjadi di kawasan hutan di Pulau Bangka.  

“Tadi sudah disampaikan oleh Bupati Bangka Tengah dan PT Timah terkait kawasan hutan, informasi dan masukan yang kita terima serta kenyataan yang ada di sini akan dijadikan concern juga pengetahuan kami selaku PANJA. Dengan melihat dan mendengarkan secara langsung, kami juga akan melihat apa yang bisa kita bantu untuk menjaga kelestarian hutan serta masyarakat,” kata Anggia.

Dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Rasio Ridho Sani, M.Cum, M.Pm., Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Roosi Tjandrakirana, Ir., MSE, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Marwan, S.Ag, Perwakilan BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, Perwakilan PT. Timah (Persero) Tbk, Kepala DLH Kabupaten Bangka Tengah, Ary Yanuar Prihatin S.T., Plt. Kepala DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, Rahmat Wibowo, S.T., serta Anggota Komisi IV DPR RI. (BBR)


Laporan: Aqbal

Editor: Irwan