Legislator Bateng Desak Eksekutif dan APH Tanggap Konflik Sosial Akibat Tambang Ilegal

Kasmirudin
Legislator Bateng Desak Eksekutif dan APH Tanggap Konflik Sosial Akibat Tambang Ilegal
Apri Panjupi.

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID -- Polemik tambang eks PT Kobatin yakni Kolong Merbuk, Pungguk dan Kenari yang tak kunjung usai menjadi perhatian serius anggota DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi.

Wakil rakyat dapil Koba tersebut menegaskan, selama lahan itu masih berstatus sebagai Wilayah Pecadangan Negara (WPN). Siapa pun atau pihak mana pun tidak berhak mengklaim yang paling punya kuasa untuk melakukan aktifitas tambang, mau dia dilindung oknum penegak hukum sekalipun.

"Mereka harus tahu, lahan itu berstatus WPN. Siapapun tidak berhak melakukan aktivitas penambangan tanpa adanya persetujuan dari negara secara legalitas," ujarnya.

Ia menerangkan, apabila ingin dikelola, status lahan tersebut harus dialihkan terlebih dahulu dari WPN mejadi WUPK (Wilayah Usaha Penambangan Khusus), dan hal ini harus ada rekomendasi dari daerah, kemudian pertimbangan dari ESDM, lalu baru persetujuan dari komisi 7 DPR RI.

“Dengan status tersebut, apapun aktivitas di lokasi tersebut ya ilegal dan berpotensi mengancam Kamtibmas secara luas. Seharusnya pihak terkait mulai dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus tanggap guna mencegah sedini mungkin," ucapnya.

Dikatakannya, apapun aktivitas di lokasi terlarang tersebut, tidak cukup kalau cuma alasan masalah perut. Apalagi di sana banyak fasilitas umum seperti tiang sutet, pasar Koba serta aliran sungai. (BBR)


Penulis : Faisal

Editor   : Kasmir