Masih Dalam Tugas Belajar dan Tetap Dilantik, Salah Satu Pejabat Eselon Pemkab Bateng Diduga Melanggar Administrasi Kepegawaian

faisal
Masih Dalam Tugas Belajar dan Tetap Dilantik, Salah Satu Pejabat Eselon Pemkab Bateng Diduga Melanggar Administrasi Kepegawaian
Ilustrasi.

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID -- Dalam Pelantikan Pejabat Eselon IIIa dilingkup Pemkab Bangka Tengah diduga adanya pelanggaran administrasi karena salah satu pejabat masih sedang melaksanakan tugas belajar (tubel) dan belum memdapatkan surat pengembalian dari kampus serta surat keterangan lulus kuliah dan surat pengembalian ke daerah.

Mengkomfirmasi kebenaran informasi ini, Babel Review mencoba menghubungi Kepala Badan kepagawaian Daerah (BKD) Bangka Tengah Wahyu Nurrakhman dan beliau membantah informasi tersebut.

"Siapa yang bilang, informasi tersebut tidak benar, salah satu pejabat eselon IIIa sudah menyelesaikan tugas belajarnya dan surat pelepasan serta pengembalian ke daerah sudah kami terima sebelum pelantikan,"ujarnya kepada Babel Review, Kamis (13/2/2020).

Namun berbeda dengan BKD Bateng, Staff Akademik IPDN Bidang S3, Supri justru membantah pihaknya sudah mengeluarkan surat pengembalian kampus dan surat keterangan lulus kuliah, karena pejabat yang bersangkutan belum selesai dan belum melaksanakan sidang terbuka.

"Syarat dikeluarkannya surat pengembalian dari kampus dan surat keterangan lulus kuliah harus wajib dulu melaksanakan sidang terbuka, dan yang bersangkutan belum sama sekali menyelesaikan sidang terbuka, kami rasa surat tersebut ada dugaan di rekayasa,"ucapnya.

Diketahui, secara syarat administrasi dikepegawaian, dalam pelantikan, pejabat eselon IIIa harus menyelesaikan tugas belajarnya terlebih dahulu dibuktikan dengan surat pengembalian dari kampus serta surat keterangan lulus kuliah baru Pemda Bateng membuat surat pengembalian ke daerah dan surat tugas penempatan kembali.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 pasal 64 ayat 1, huruf d, yang berbunyi, PNS wajib diberhentikan dari jabatan administrtor apabila menjalani tubel lebih dari 6 bulan. Jadi, sangat bertentangan dengan salah satu pejabat eselon IIIa dilingkup Pemkab Bangka Tengah yang tetap dilantik padahal masih melaksanakan tugas belajar dan belum ada surat keterangan lulusnya.

Menelusuri kasus ini, Babel Review mencoba menghubungi pihak Inspektorat dengan menanyakan kebenaran kasus ini dan mereka membenarkan adanya potensi pelanggaran adminstrasi.

"Memang benar kami sudah mengetahui dugaan pelanggaran ini sejak 2019 kemarin, dan memang belum mengkroscek informasi tersebut lebih jauh sampai ke IPDN hanya dengan sebatas ke pihak BKD,"ungkap Yono, Inspektur Pembantu Wilayah II.

Ia menyampaikan, kalau memang ini terbukti, jelas salah dan melanggar administrasi karena sudah memanipulasi surat pelepasan dari sekolah dan mengenai tindak lanjut pihak inspektorat yang pernah turun tahun 2019 saat ini kelanjutan kami serahkan kekepala daerah yang punya otoritas tertinggi.

"Kami hanya melaksanakan tugas, dan kalau masalah kelanjutan kasus kemarin dan mengapa tetap ada pelantikan, semua kebijakan ada di Bupati,"pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Faisal

Editor    : Admin03

Sumber : Babel Review