Mehoa: Sanksi Kemenkeu Menunjukkan Lambannya Eksekutif Merespon Intruksi Pusat

kasmirudin
Mehoa: Sanksi Kemenkeu Menunjukkan Lambannya Eksekutif Merespon Intruksi Pusat
Ketua DPRD Bangka Tengah, Mehoa. (Foto: Faisal)

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID -- Ketua DPRD Bangka Tengah, Mehoa mengkritik kinerja Pemkab Bangka Tengah yang resmi mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan berupa penundaan pencairan 35 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Refocussing Covid-19.

Sanksi itu dijatuhkan menyusul laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 oleh Pemkab Bangka Tengah yang dinilai tidak lengkap dan benar yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2020 tanggal 29 April 2020.

"Yang jelas komentar saya sebagai ketua legislatif yang domainnya merupakan lembaga pengawas anggaran sangat mendasar, penundaan DAU tersebut menunjukkan lambannya eksekutif merespon instruksi pusat," ujarnya Kepada Babel Review, Kamis (7/5/2020).

Mehoa juga mengatakan, Pemkab Bangka Tengah selama ini selalu berkoar-koar akan fokus Covid-19, dengan anggaran yang mencapai Rp 180 miliar lebih. Tapi justru faktanya malah mendapatkan sanksi. Ini tentu tidak sejalan dengan sikap komitmen kepala daerah.

Mehoa menerangkan, pada saat rapat hearing dan resmi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangka Tengah pun pihaknya sudah mengingatkan dan meminta informasi seperti apa pergeseran dan refocusing anggaran yang dilakukan, TAPD bilang fokus deadline. Karena pada tanggal 23 April 2020 anggaran ditunggu Kemenkeu, jika tidak DAU akan ditunda.

"Kita selalu bertanya kegiatan yang apa sedang dan akan dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah. Namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjawab bahwa mereka selalu siap dan rapat terkait itu sampai malam. Faktanya ternyata malah kena sanksi," sindirnya.

Menurutnya, DPRD saat ini seolah-olah tidak diikutsertakan memikirkan persoalan Covid-19 ini. Bahkan, pada saat surat alokasi anggaran Covid-19 yang disalurkan ke setiap perangkat daerah keluar, pihaknya belum tahu apa saja anggaran yang digeser dan untuk apa saja. Padahal eksekutif dan legislatif sama-sama penyelenggara pemerintah dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Dengan adanya sanksi ini, saya mengharapkan Pemkab Bangka Tengah segara memperbaiki dan melengkapi realokasi anggaran sebagaimana permintaan Kemenkeu. Sehingga sanksi penundaan DAU sebesar 35 persen itu bisa diakhiri," pungkasnya.

Tidak hanya Mehoa, salah satu anggota Banggar, Maryam juga kaget mendengarkan sanksi tersebut. Akibat sanksi penundaan membuat efisiensi waktu di tengah pandemi tidak berjalan baik. (BBR)


Penulis : Faisal

Editor   : Kasmir