Memaksimalkan Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Khususnya di Bangka Belitung

kasmirudin
Memaksimalkan Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Khususnya di Bangka Belitung
Febbyola Chatrine ( Mahasiswi Jurusan Akuntansi Universitas Bangka Belitung). (Foto: Istimewa)

SEPERTI yang kita ketahui, UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang mempunyai omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Saat ini perkembangan UMKM di Indonesia telah berkembang secara signifikan mengingat sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi  dan informasi khususnya di daerah Bangka Belitung.

Akan tetapi ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM yang tergolong masih rendah. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bahwa kontribusi penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada di kisaran Rp5,7 triliun atau masih sangat minim, apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai sebesar Rp1.500 triliun. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti masih banyaknya pelaku UMKM Khususnya di daerah Bangka Belitung yang belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam menyusun laporan keuangannya atau dapat dikatakan masih menerapkan dalam menyusun laporan keuangan secara sederhana. Para pelaku UMKM tidak  melaporkan laporan keuangannya kepada negara untuk dihitung dasar pengenaan pajaknya.

Manfaat penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tidak hanya bermanfaat bagi negara dalam hal pajak, tetapi juga bermanfaat bagi para pelaku UMKM itu sendiri, seperti menjadikan laporan keuangan menjadi rapi dan mudah dipahami bagi yang membutuhkan sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam hal peminjaman dana kepada pihak yang terkait.

Apalagi sekarang dengan berkembangnya teknologi dan informasi  yang pesat, proses penyusunan laporan keuangan tidak lagi menggunakan sistem manual, yaitu dengan aplikasi yang tersedia khusus untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini memudahkan para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

Pemerintah juga telah mengupayakan beberapa langkah kepada UMKM untuk membayar pajak seperti melalui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Langkah pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan agar diharapkan tidak memberatkan para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak. Atau upaya pembinaan kepada para pelaku UMKM melalui Program Busineess Development Services (BDS) yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan hal ini pemerintah mengharapkan meningkatnya kesadaran para pelaku UMKM dalam hal pembayaran pajak di indonesia Khususnya di daerah Bangka Belitung.

Berdasarkan opini penulis, UMKM di Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara dalam hal pembayaran pajak, dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Para pelaku UMKM melaporkan laporan keuangannya kepada negara, dalam hal ini telah membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia khususnya di Bangka Belitung. (BBR)


Penulis  : Febbyola Chatrine ( Mahasiswi Jurusan Akuntansi Universitas Bangka Belitung)

Editor    : Kasmir

Sumber : Babel Review